Meningkat di Peringkat EGDI, Indonesia Masih Harus Atasi Kesenjangan Digital

Jakarta, InfoPublik - Indonesia berhasil naik ke peringkat 64 dari 193 negara dalam E-Government Development Index (EGDI) tahun 2024, menurut laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun menjadi pencapaian yang signifikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa masih ada sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan, khususnya dalam hal digitalisasi pemerintahan.

Saat berbicara di Forum Digital (Fordigi) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Summit 2024, Anas menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang disoroti PBB adalah kesenjangan digital, yang masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"PBB mengingatkan kita bahwa meskipun sudah berada di kategori Very High E-Government Development Index (VHEGDI) untuk pertama kalinya, kesenjangan digital tetap menjadi pekerjaan rumah yang serius," jelas Anas dalam forum bertema “Navigating The Digital Horizon: AI Strategis untuk Transformasi SOE’s” di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2018, Indonesia berhasil naik 43 peringkat dalam indeks EGDI. Meski demikian, Anas menegaskan bahwa peningkatan tersebut tak boleh membuat Indonesia lengah.

"Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan BUMN, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan infrastruktur digital publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif," ujarnya.

Dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Jumat (27/9/2024), Anas menyebutkan bahwa Kementerian PANRB telah memulai kolaborasi dengan BUMN seperti Peruri untuk membentuk INA DIGITAL, sebuah inisiatif yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan pemerintah dalam satu portal terpadu.

"Dengan keterbatasan di pemerintahan, kita membutuhkan talenta digital dari berbagai pihak, termasuk Fordigi, untuk memastikan digitalisasi ini lebih terukur dan efektif," tegasnya.

Sebagai bagian dari proyek besar ini, INA DIGITAL telah meluncurkan beberapa layanan digital terpadu seperti INApas, INAku, dan INAgov, yang merupakan komponen penting dari portal nasional identitas digital terpadu. Layanan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap fase kehidupan, mulai dari kelahiran hingga kematian.

"Kolaborasi semua pihak sangat penting. Melalui layanan terpadu ini, kami berharap bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah di satu platform yang terintegrasi," ujar Anas.

Lebih lanjut, Anas menyoroti bahwa Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam upaya transformasi digital. Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan pihak swasta dan lembaga internasional, menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan ini. Kementerian PANRB sendiri telah bekerja sama dan belajar dari negara-negara yang sukses menerapkan digitalisasi pemerintahan, untuk mempercepat adopsi teknologi di Indonesia.

Anas pun mengingatkan bahwa digitalisasi ini bukan hanya sekadar inovasi teknis, melainkan harus berdampak nyata bagi masyarakat. "Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Kita ingin masyarakat lebih mudah mengakses layanan, pendapatan mereka meningkat, dan kesejahteraan dapat terwujud," pungkasnya.