Pemerintah Bangun Industri LPG untuk Kurangi Impor

: Foto udara Terminal LPG Tanjung Sekong, di Kota Cilegon, Banten, Jumat (19/7/2024). Terminal LPG Tanjung Sekong berhasil menjaga penggunaan dermaga atau Berth Occupancy Ratio (BOR) hingga 57 persen hal tersebut mendorong efisiensi waktu kapal bersandar atau Integrated Port Time sebesar 42,5 jam dengan 284 ship call serta mendorong tingkat throughput sebesar 1,28 Metric Ton atau 11 persen lebih tinggi dari target di Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt.


Oleh Eko Budiono, Jumat, 13 September 2024 | 10:54 WIB - Redaktur: Untung S - 296


Jakarta, InfoPublik - Rencana pemerintah untuk membangun industri Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga keseimbangan ekonomi dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Kamis (12/9/2024).

"Khusus untuk LPG, kita ke depan akan membangun industri LPG di dalam negeri, dengan memanfaatkan potensi C3 (propane) dan C4 (butana). Ini kita harus bangun supaya mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan,  saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

Hal itu berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

Bahlil juga menyoroti pentingnya pengembangan jaringan gas rumah tangga, sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa," kata Bahlil.

Lebih lanjut, untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan penyederhanaan regulasi perizinan.

 "Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong," kata Bahlil.

Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas.

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 24 September 2024 | 07:59 WIB
Program Jargas Kurangi Defisit dan Susbtitusi Impor LPG
  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 22 September 2024 | 16:12 WIB
Optimalkan Produksi Migas, ESDM Lakukan Tiga Kerja Sama Teknologi
  • Oleh Eko Budiono
  • Jumat, 20 September 2024 | 17:18 WIB
Menteri ESDM Ingatkan Keharusan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Kamis, 19 September 2024 | 00:12 WIB
KPPI Mulai Penyelidikan Safeguard Measures Impor Terpal Plastik Serat Sintetis