- Oleh MC KOTA TIDORE
- Kamis, 21 November 2024 | 12:10 WIB
: Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertaltine ke sepeda motor di salah satu SPBU di Ternate, Maluku Utara, Jumat (19/1/2024). PT Pertamina (Persero) berencana melanjutkan program Langit Biru tahap II dengan menaikkan kadar oktan BBM subsidi dari RON 90 menjadi RON 92 melalui produk baru Pertamax Green 92 untuk menggantikan Pertalite guna mencapai nol emisi karbon di 2060. ANTARA FOTO/Andri Saputra/foc.
Oleh Eko Budiono, Rabu, 28 Agustus 2024 | 13:21 WIB - Redaktur: Untung S - 463
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025, dengan fokus utama pada Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Berdasarkan hasil rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (27/8/2024), total volume BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk tahun 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL).
Rincian alokasi ini meliputi minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL.
Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.
Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia, sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ESDM pada Rabu (28/8/2024).
Bahlil menyatakan bahwa penetapan alokasi subsidi tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan target tahun sebelumnya yang mencapai 19,58 juta KL.
Menurut Bahlil, langkah ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
"Harapannya, jangan ada lagi mobil-mobil mewah yang menggunakan barang-barang subsidi," tegas Bahlil.
Pemerintah juga telah mengusulkan untuk mempertahankan besaran subsidi untuk solar sebesar Rp1.000 per liter pada 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan harga BBM.
Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik pada tahun 2025, meningkat dari target 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun. Angka tersebut mencakup sisa kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun.
"Kenaikan tersebut didorong oleh perkiraan peningkatan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di tahun 2024 menjadi 42,08 juta di 2025," jelas Bahlil.