KKP Galang Kolaborasi Internasional Perluas Kawasan Konservasi Laut

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggalang dukungan internasional untuk mewujudkan perluasan kawasan konservasi laut seluas 97,5 juta hektare (ha) atau setera 30% luas laut perairan Indonesia pada tahun 2045.

Perluasan kawasan konservasi penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat pesisir.

Hal itu disampaikan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Firdaus Agung dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (23/4/2024).

Sebelumnya, Firdaus Agung berkesempatan menghadiri Our Ocean Conference (OOC) ke-9 yang diselenggarakan di Athena, Yunani pada 15 – 17 April 2024 dengan mengusung tema Our Ocean: An Ocean of Potential. Acara internasional itu dihadiri perwakilan negara, NGO dan donor internasional.

“Pencapaian luas 30% kawasan konservasi pada tahun 2045 secara potensial akan melindungi ekosistem laut seluas 58 ribu ha padang lamun, 211 ribu ha mangrove, 1,2 juta ha terumbu karang, 30% spawning area dan menyimpan karbon 188 juta tCO2eq serta melindungi aset sumber daya laut sebesar US$22 miliar/tahun,” kata Agung dalam konferensi OOC ke-9 tersebut.

Dalam Side Event OOC dan Dinner Reception, Firdaus menyuarakan target penambahan luas kawasan konservasi 97,5 juta ha atau 30% luas perairan Indonesia pada tahun 2045 dengan memperluas kawasan konservasi eksisting, membentuk kawasan konservasi baru serta peluang untuk membentuk Large-Scale Marine Protected Areas (LSMPAs).

Our Ocean Conference (OOC) sendiri merupakan forum global untuk menyelaraskan agenda kerja sama kelautan melalui peluang dan mobilisasi sumber daya manusia, pendanaan, kompetensi dan lainnya, pencapaian kesehatan laut yang positif dan komitmen terhadap isu-isu penting kelautan. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan OOC ke-5 tahun 2018 di Bali. Dalam OOC ke-9, pembahasan/diskusi fokus pada 6 area bidang aksi utama, yaitu: climate change, biodiversity loss/marine protected areas, sustainable fisheries, sustainable blue economy, marine security dan marine pollution.

Firdaus juga menyampaikan, ekosistem laut sangat penting dalam mendukung mata pencaharian lokal dan perekonomian nasional yang kuat, khususnya sektor perikanan dan pariwisata. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, pembangunan pesisir dan pencemaran laut yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta membahayakan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sejak tahun 2017, Indonesia telah menyampaikan 60 komitmen dengan status 51 komitmen telah selesai 100% dan 9 (sembilan) sisanya sedang dalam tahap penyelesaian. Dalam OOC ke-9 ini, Indonesia mendeklarasikan 7 (tujuh) komitmen baru dimana 6 komitmen diusulkan oleh KKP dan 1 komitmen oleh Bappenas.

Ambassador of the Republic of Indonesia to the Hellenic Republic yang merupakan Head of Delegation RI Bebeb A.K. Nugraha Djundjunan berkesempatan menyuarakan komitmen Indonesia, yakni : 1). Indonesia akan membentuk 200.000 Ha kawasan konservasi baru di tahun 2024; 2). Pada tahun 2024, Indonesia akan meningkatkan 10% (rata-rata) baseline nilai evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dari tahun 2023 terhadap 17,8 juta Ha kawasan konservasi yang telah ditetapkan; 3). Indonesia akan melengkapi penyusunan 5 (lima) rencana tata ruang di tahun 2024 sebagai referensi penting dan pendekatan dalam pembangunan area laut dan pesisir; 4). Di tahun 2024 akan membentuk 30 (tiga puluh) Kampung/Desa Wisata Bahari di Indonesia; 5). Di tahun 2024, Indonesia akan melakukan penilaian cepat pada karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi dalam inisiasi pembentukan jaringan dan database Blue Carbon serta merumuskan kebijakan dan pedoman tata kelola karbon biru; 6). Indonesia akan melanjutkan program “Bulan Cinta Laut” dengan target kenaikan lebih dari 10% dari sampah yang dikumpulkan pada tahun 2023; 7). Indonesia akan menyusun proposal Sustainable Financing Instrument untuk pengelolaan Marine Protected Area (MPA) di Indonesia.

Sejalan dengan kebijakan KKP yang ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di berbagai forum global, konservasi di wilayah laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam memulihkan kelautan dan ekosistem perairan. Melalui strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru berbasis pengelolaan kawasan konservasi perairan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT