PUPR Raih Wajar Tanpa Pengecualian dalam LHP BPK 2023

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Prestasi tersebut diperoleh dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (8/7/2024). 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan BPK RI pada beberapa tahun terakhir yang dinilai sangat transparan dan profesional.

“Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditee. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK,” ujar Menteri PUPR Basuki dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Senin (8/7/2024).

Sebagai informasi, Kementerian PUPR berhasil mempertahankan opini WTP selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2019. Dengan capaian tersebut, kedepannya  Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan Sistem Pengendalian Intern dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menyampaikan apresiasi nya kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah atas capaian WTP atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI. 

“WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggung jawabkan secara baik pula,” kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, ekonomi global sekarang ini pada posisi melambat serta politik global yang tidak menentu. Kendati demikian, kita patut bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia masih sangat stabil.

“Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah dan taktis, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena akuntabilitas, dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun kita harus berani untuk fokus pada hasil, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” sebut Kepala Negara.   

Presiden Jokowi berpesan agar reformasi struktural yang sudah berjalan, penting untuk terus dilanjutkan. Selain itu juga melanjutkan sinkronisasi regulasi, melanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur. 

“Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil,” kata Presiden. 

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota dan Ketua DPRD) di seluruh Indonesia.  

Turut mendampingi Menteri PUPR Basuki, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR  Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan.