Penyelesaian Masalah Administratif dan Hukum Percepat Proyek BTS 4G

Jakarta, InfoPublik – Penyelesaian persoalan administratif dan hukum dinilai menjadi kunci keberhasilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam melakukan percepatan penyelesaian proyek Base Tranceiver Station (BTS) 4G di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Banyak pertanyaan kenapa kita cepat bisa empat bulan ini (proyek BTS 4G) yang mangkrak atau belum terbangun itu bisa kita selesaikan?, karena memang sebenarnya persoalannya lebih banyak persoalan administratif dan hukum dibanding persoalan teknis,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam acara Pengoperasian BTS 4G BAKTI Kominfo dan Integrasi SATRIA-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis (28/12/2023).

Menkominfo Budi Arie mengatakan, dengan kondisi tersebut, maka penyelesaian proyek konektivitas digital itu banyak dibantu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi bukan soal teknisnya tapi soal administrasi dan hukumnya. Untuk itu kita harus berterima kasih kepada Kejagung, BPKP, serta Kemenkeu yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS BAKTI kominfo,” imbuhnya.

Menurut Menkominfo, sedianya pemerintah menargetkan membangun 7.200 BTS 4G di daerah 3T hingga akhir 2023.

Namun akibat adanya persoalan hukum sebelumnya, maka realisasnya saat ini sebanyak 4.990 BTS atau masih tersisa sekitar 630 BTS yang belum dituntaskan pada tahun ini, yakni yang berada di wilayah Papua.

“Mudah-mudahan semester satu atau kuartal pertama tahun depan (selesai) 30-an lah. Mudah-mudahan kita bisa sesuaikan yang di daerah, khususnya di Papua,” jelas dia.

Untuk itu Menkominfo mengharapkan bantuan dan koordinasi kerja sama dengan Panglima TNI untuk menuntaskan pembangunan BTS di Papua.

Sebab, pembangunan di Kawasan Timur Indonesia itu diakui memiliki tantangan yang cukup berat, khususnya dari segi geografi dan lingkungan.

“Memang tantangan geografisnya dan juga hal-hal yang menyangkut lingkungan dan sebagainya karena di Papua ada tantangan tersendiri," kata Budi Arie Setiadi.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondo Kambey, mengatakan Masyarakat di Kawasan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Talaud sudah lama mendambakan konektivitas berupa akses informasi langsung yang bisa diakes dari mana saja.

Oleh karenanya dia mengucapkan terima kasih atas adanya peresmian BTS 4G BAKTI Kominfo, karena bisa menyediakan akses internet yang dibutuhkan Masyarakat, khususnya utuk bidang pendidikan dan kesehatan.

“Hari ini kami sangat sangat berterima kasih (atas peresmian proyek BTS 4G) karena akan berdampak yang sangat tinggi bagi anak-anak sekolah Bagi Puskesmas dan bagi masyarakat yang bisa menyerap internet yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud,” tandas Gubernur Sulawesi Utara.

Acara itu turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondo Kambey, Panglima TNI Agus Subiyanto, Direktur Utama BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar, Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut, dan sejumlah pejabat pratama Kementerian Kominfo.