SKK Migas Gandeng Pemprov Papua Barat Tingkatkan Produksi

Jakarta, InfoPublik - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serta seluruh daerah penghasil migas melalui focus group discussion (FGD), untuk meningkatkan sinergi pengelolaan industri migas.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Subagyo, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/3/2023).

"FGD ini penting, sebab SKK Migas harus berkolaborasi dengan pemerintah setempat guna bersama memastikan kelancaran produksi industri hulu migas sebagai proyek strategis nasional berjalan dengan lancar,” kata Subagyo.

Menurut Subagyo, kelancaran kegiatan produksi industri hulu migas  akan meningkatkan citra investasi positif bagi hulu migas di daerah.

Subagyo menuturkan, dukungan yang diberikan kepada industri hulu migas dalam bentuk insentif non fiskal, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Apalagi saat ini industri hulu migas masih memegang peran strategis dalam pembangunan nasional, maka relasi dan kerja sama dengan pemerintah sangat dibutuhkan," ujarnya. 

Subagyo menambahkan, SKK Migas  berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan pengelolaan serta menciptakan budaya antisuap.

"Itu sebagai wujud implementasinya, SKK Migas juga telah berhasil mempertahankan sertifikasi ISO SNI 37001 sistem manajemen antipenyuapan," katanya.

Ilustrasi - Pembangunan aktivitas eksplorasi migas di Jabung, Jambi, Selasa (7/3/2023). ANTARA/HO-PetroChina