:
Oleh Baheramsyah, Selasa, 7 Desember 2021 | 14:51 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 415
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi udang nasional mencapai 2 juta ton per tahun. Produksi ini dibutuhkan untuk memenuhi target peningkatan ekspor udang nasional pada 2024.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) TB Haeru Rahayu menyampaikan, saat ini luasan tambak yang ada di Indonesia ada sekitar 804.803 hektar yang terdiri dari tiga komponen, yaitu tradisional, semi intensif, dan intensif. Dari tiga komponen tersebut, produksinya di 2019 sebanyak 856.753 ton per tahun. Artinya masih jauh dari target 2 juta ton per tahun.
“KKP telah menyusun sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut. Dimulai dari melakukan evaluasi terkait data dan juga regulasi yang ada. Pasalnya saat ini banyak tambak di pesisir pantai jawa yang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada. Padahal KKP saat ini mengusung dua pendekatan yang saling seimbang, yaitu ekologi dan ekonomi,” kata TB Haeru Rahayu dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi Kinerja Subsektor Perikanan Budidaya di 2022 yang berlangsung secara hybrid, Selasa (7/12/2021).
Salah satu strategi KKP berupa revitalisasi tambak udang tradisional menjadi tambak semi intensif melalui peranan teknologi dengan target seluas 45 ribu hektare (ha). Melalui strategi ini, produktivitas tambak dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan meningkat menjadi 30 ton/ha/tahun.
Strategi lainnya melalui Modelling tambak udang seluas 1.000 ha yang merupakan percontohan kawasan tambak udang modern terintegrasi yang menerapkan good aquaculture practices dari hulu hingga hilir. Melalui modelling tambak ini diharapkan produktivitas dari 0,6 ton/ha/tahun diharapkan bisa menjadi 80 ton/ha/tahun.
Melalui peningkatan produksi udang untuk mendukung kegiatan ekspor tersebut, Haeru berharap kehidupan pembudidaya udang bisa lebih sejahtera. Indikatornya bisa terlihat dari Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang saat ini berada di kisaran 102-103 bisa meningkat minimal 140. Harapan lain akan adanya peningkatan devisa, peningkatan pajak dan menciptakan lapangan pekerjaan.
“Semua konsep ini harus dilakukan dengan tetap mengedepankan fungsi-fungsi ekologi, jadi kita tidak merusak lingkungan,” tegas Haeru.
