Uni Eropa dan Indonesia Tingkatkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta, InfoPublik - Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Republik Indonesia Wismana  Adi  Suryabrata  dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Guérend, meluncurkan Blue  Book  2016 di Jakarta.

Buku tersebut berupa laporan tahunan  kerjasama  pembangunan  Uni  Eropa-Indonesia.  Laporan  ini  menampilkan berbagai  keberhasilan  yang  dicapai  dengan  dukungan  dana  bantuan pembangunan Uni Eropa serta negara-negara anggotanya yang disalurkan untuk Indonesia.

Melalui siaran pers, Kamis (12/5), Duta Besar Uni Eropa Vincent Guérend menjelaskan Uni  Eropa  dan  negara-negara  anggotanya    merupakan  donor  utama  di  dunia  pada  tahun 2015,  menyediakan  lebih  dari  setengah  nilai  total  Official  Development  Assistance.  Dana  bantuan  sebesar  68  miliar  euro  pada  tahun  2015  merupakan komitmen  Uni  Eropa untuk  pembangunan  dan  mendukung  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  baru.  

Di Indonesia,  Uni  Eropa  telah  menciptakan  kerjasama  erat  dengan  mendukung pembaruan dalam berbagai bidang dan melalui berbagai program bantuan.“Selama  sepuluh  tahun  terakhir,  Uni  Eropa  telah  memberikan  bantuan  hibah  lebih  dari
setengah  miliar  euro  untuk  Indonesia,  menargetkan  pendidikan  dasar,  tata  kelola pemerintahan,  penggunaan  lahan  dan  hutan,  dan  perubahan  iklim.  Uni  Eropa  juga  telah mendukung  perdagangan,  pembangunan  ekonomi,  dan  pelayanan  kesehatan.,”  kata  Vincent Guérend.
 
Tema  dari  laporan  kerjasama  pembangunan  Uni  Eropa-Indonesia  2016  –  tata  kelola pemerintahan –  melambangkan tujuan  Uni Eropa  mendukung  demokrasi,  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengambilan  keputusan  serta  partisipasi  inklusif  seluruh  pemangku kepentingan.  Dalam  rangka  menggarisbawahi  komitmen-komitmen  ini,  acara  peluncuran Blue Book menampilkan diskusi panel bertema “Tata Kelola Pemerintahan: transparansi dan akuntabilitas”.
 
“Uni  Eropa  dan  negara-negara  anggotanya  memiliki  sejumlah  inisiatif  dalam  tata  kelola pemerintahan  –  sebuah  bidang  utama  dalam  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif,” kata Duta Besar Vincent Guérend.
 
Tata kelola pemerintahan sangat berkaitan dengan  bagaimana institusi publik  menjalankan peranan  mereka,  mengelola  sumber  daya  publik,  dan  mendukung  serta  melindungi  hak asasi  manusia,  sementara  meniadakan  penyalahgunaan  dan  korupsi  dan  memprioritaskan penegakkan  hukum.  

Dalam  konteks  ini,  Uni  Eropa mendukung  reformasi  peradilan  melalui
program bantuan senilai 10 juta euro  yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integritas dari pelayanan peradilan. Selain itu, terdapat pula inisiatif lain dibidang manajemen keuangan  publik  (program  senilai  10  juta  euro)  dengan  fokus  untuk  meningkatkan pengumpulan, alokasi, pemanfaatan dan pengawasan terhadap keuangan  publik.  

Kegiatan utama  lainnya  adalah proyek  yang  mendukung agar  proses  pengadaan  barang/jasa  publik berlangsung  secara  transparan,  serta  proyek-proyek  yang  mendukung  reformasi  peradilan dalam  bidang  lingkungan,  kelautan,  dan  sumber  daya  alam  (kehutanan,  lahan  gambut, perikanan) dan perubahan iklim. Hal ini dilengkapi melalui program-program Uni Eropa yang mendukung hak asasi manusia dan masyarakat sipil.