Perjanjian Proyek Palapa Ring Barat Ditandatangani

:


Oleh Amrln, Selasa, 1 Maret 2016 | 07:51 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 264


Jakarta, InfoPublik - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyaksikan penandatanganan perjanjian proyek Palapa Ring menjadi salah satu proyek yang masuk ke dalam Proyek Infrastruktur Strategis Nasional, dan dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional.

Proyek Palapa Ring merupakan salah satu upaya dalam membangun jaringan serat optik di seluruh Indonesia. Terdapat tiga paket proyek Palapa Ring, pertama paket barat yang meliputi Riau dan Kepulauan Riau dengan total sepanjang 2.000 km.

Kedua adalah paket tengah yang akan menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara dengan total sepanjang 2.700 km dan ketiga adalah paket timur yang meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua dengan total panjang 6.300 km.

"Akhirnya ini pecah telur juga, ada proyek yang bisa dilaksanakan dengan skema proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau dulunya Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)," ungkap Menteri Bambang Brodjonegoro saat menyaksikan agenda penandatanganan di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/2).

Dalam Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2013, Palapa Ring menjadi salah satu proyek yang masuk ke dalam Proyek Infrastruktur Strategis Nasional, dan dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Dalam acara tersebut ada tiga rangkaian penandatanganan perjanjian kerjasama proyek Palapa Ring.

Perjanjian pertama adalah antara Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dengan PT Palapa Ring Barat (Konsorsium Moratel-Ketrosden Triasmitras) dengan nilai Rp1,28 triliun.

Kedua adalah perjanjian penjaminan proyek PT Palapa Ring Barat dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk penyediaan penjaminan pemerintah. Ketiga, perjanjian regres antra PT PII dengan Kementerian Kominfo, selaku PJPK.

Menkeu menambahkan, Palapa Ring adalah proyek KPBU pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan bahwa dari kerjasama ini, pemerintah berharap koneksi broadband dapat mencapai Papua pada 2019.

“Kita kerjasama dengan Menteri Pekerjaan Umum, di 2018 semua kabupaten di Papua harus sudah terhubung. Ini kesempatan, jadi saat Menteri PU bangun jalan, sebelahnya kita bangun ducting untuk inland fiber optic. Target kita tahun 2019 semua ibukota kabupaten dan kotamadya sudah terhubung dengan broadband,” tegas Rudiantara.