:
Oleh Baheramsyah, Jumat, 22 Januari 2016 | 15:03 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 436
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pertanian (Kemtan) memastikan perbaikan tata niaga peternakan sapi antara pengusaha di NTT untuk memenuhi kebutuhan pasokan di Jakarta dengan menggunakan kapal ternak.
Kementerian Perhubungan, PT. Pelni, dan Kementerian Pertanian telah menyepakati pelayaran kembali Kapal Ternak Camara Nusantara 1 pada tanggal 2 Februari 2016 dengan rute dari Pelabuhan Tenau Kupang -Waingapu-Lembar-Bima-Tanjung Perak-Tanjung Emas-Cirebon (PP).
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, NTT menyambut baik dan mendukung upaya Pemerintah Pusat untuk memperbaiki tata niaga peternakan utamanya sapi potong. Dalam keterangannya, para pemangku kepentingan terkait di Waingapu telah memahami dengan baik bahwa keberadaan kapal ternak adalah wujud program toll laut dari Presiden Jokowi.
Secara ekonomis kapal khusus ternak dapat memangkas biaya transportasi 80 persen dari Rp.1,8 juta menjadi Rp. 1,2 juta. Selain itu, adanya kapal ternak juga dapat mengurangi susut ternak selama perjalanan. "Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, ketersediaan sapi potong di Provinsi NTT cukup banyak untuk dapat memenuhi angkutan kapal khusus ternak, dan telah ada kesepakatan dengan para peternak untuk dapat menyiapkan ternaknya," demikian keterangan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Fini Murfian, di Jakarta, Jumat (22/1).
Untuk pelayaran pertama di awal tahun 2016 ini, arus balik kapal khusus ternak diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengangkut bahan pakan dan pakan ternak, baik untuk kebutuhan ternak di kapal selama perjalanan maupun dalam menunjang ketersediaan pakan di daerah sentral.
Prosedur yang perlu ditaati pengguna kapal harus mengisi Shipping Instruction yang memuat data dan informasi tentang pemilik atau penjual sapi, dan jumlah sapi yang akan dikapalkan. Selain itu memuat pula informasi tentang bobot hidup sapi, harga per kilogram saat masih hidup, pelabuhan tujuan, pembeli dan data lain yang diperlukan sebagai salah satu dokumen dalam manifest kapal.