Parigi Moutong Segera Alokasikan Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Parigi Moutong, InfoPublik - Sebanyak 519 orang pejabat daerah se-Indonesia mengikuti vidio converence (Vidcom) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Dr. Tito Karnavian, didampingi Kepala KPK, BPKP-RI dan unsur TNI-Polri, Rabu 8 April 2020.

Vidcom kali ini, dihadiri langsung Wakil Bupati Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE, didampingi Asisten Administrasi Umum Arman Maulana, S.Pd,M.Si, Kepala Bappalitbangda Zulfinasran, SSTP, Kepala Bapemda Moh. Yasir, SE,MM, Kaban PKAD Yusrin Usman, SE,MM, Inpektur Inspektorat Muh. Sakti Lasimpala, S.Pd,SE,MM, Kadis Kominfo Hamka Lagala, SE, Kepala Bagian Humas Syam Nadjamuddin, S.Pd dan pejabat terkait lainnya.

Ada beberapa point utama yang menjadi topik pembahasan sebagaimana disampaikan Mendagri Tito Karnavian.

Pertama, masalah keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis termasuk kualitas dari produk.

Kedua, berkaitan keterbatasan anggaran yang mana berkurangnya pendapatan negara akibat mewabahnya virus corona sementara pengeluaran semakin bertambah.

Untuk itu, Mendagri mengharapkan kiranya alokasi sebagian dana perjalanan dinas serta kegiatan seremonial lainnya dapat dialihkan untuk penanganan covid-19.

“Sektor pariwisata, Sawit dan batu bara merupkan sumber pendapatan yang cukup berdampak akibat mewabahnya covid-19, yang penting dunia usaha harus tetap hidup demikian pula pelaku UMKM,” sebut Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian juga meminta daerah dalam pengambilan kebijakan pembatasan berskala besar harus didahului dengan sosialisasi termasuk antisipasi dari dampak yang akan ditimbulkan.

Sesuai dengan arahan dan imbauan Tito Karnavian kepada 519 Pejabat se-Indonesia terkait penggunaan anggaran barang dan jasa untuk  kebutuhan dalam mengantisipasi penanganan Covid 19, khususnya di daerah Kabupaten Parigi Moutong H. Badrun Nggai, SE menegaskan kepada dinas terkait agar sesegera mungkin untuk mengalokasikan penggunaan anggaran kebutuhan antisipasi penanganan Covid-19, utamanya peruntukan alat perlengkapan bagi petugas tenaga medis baik di rumah sakit dan juga pada 5 titik pos penjagaan perbatasan. 

“Pembahasan anggaran ini secepatnya harus dituntaskan melalui rapat lanjutan dan saya berharap semua pihak terkait baik dari DPRD, dinas Kesehatan, BPBD, Polri,TNI dan Dinas terkait lainnya bisa hadir dalam rapat selanjutnya,” tegas Wakil Bupati Parigi Moutong.

Wabup menginginkan pembahasan lanjutan terkait penjelasan kepala Badan Keuangan BPKAD dan Bappelitbangda soal jumlah anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dan jumlah anggaran biaya oprasional kesehatan (BOK) untuk penanganan covid 19 di Kabupaten Parigi Moutong segera laksanakan demi percepatan penangan wabah ini.

Wabup menginginkan hari Kamis ini  dilaksanakan pembahasannya di lantai II Kantor Bupati.i. MC Parigi Moutong/Humas Pemda/ARD