KTT AIS Momentum DKI Olah Data Potensi Laut Lebih Konkret

Jakarta, InfoPublik - KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 merupakan momentum bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman agar bisa memiliki kesatuan data konkret terkait potensi kelautan yang dapat dikembangkan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, Kamis (28/9/2023) mengatakan, Pemerintah harus punya data kelautan yang lengkap itu apa aja sih, karena sepertinya kita mesti lemah di sini. “Sehingga sampai saat ini kita belum tahu apa yang mau kita jual ke luar, mengundang investor dan sebagainya,” kata Ismail dalam keterangannya dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (29/9/2023).

KTT AIS, menurut Ismail sebuah peluang besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayah berupa laut, untuk mengoptimalkan potensi laut yang ada, termasuk DKI Jakarta.

Ismail mengatakan bahwa Jakarta mempunyai potensi kelautan, tetapi belum maksimal dieksplorasi. Pemprov DKI diharapkan banyak belajar dari negara-negara peserta KTT AIS yang sudah lebih awal mengoptimalkan potensi laut, khususnya pada penyajian data.

Menurutnya, DKI dapat berkaca pada Negara Uni Eropa yang pada 2012 sudah mulai menerapkan strategi blue growth atau strategi jangka panjang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Strategi itu mengidentifikasi lima area fokus untuk pertumbuhan ekonomi biru yakni di sektor akuakultur, pariwisata maritim, pesisir dan kapal pesiar, sumber daya mineral laut, dan bioteknologi biru.

Negara tersebut pada 2017 sudah memiliki data pasti mengenai potensi laut melalui laporan Blue Growth Strategy Toward More Sustainable Growth and Jobs in the Blue Economy yang mengkaji apa yang telah dipelajari, apa yang telah dicapai sejak munculnya blue economy, dan apa yang sedang berlangsung, serta potensi apa yang hilang.

Laporan itu menunjukkan bahwa penelitian dan inovasi selalu menjadi fokus utama Uni Eropa, ditandai dengan adanya alokasi anggaran untuk proyek penelitian dan inovasi kelautan sebesar 911,68 juta dolar AS dari tahun 2014 - 2016.

Untuk menarik minat investor, Ismail menyebut, pengembangan potensi kelautan yang dimiliki DKI Jakarta harus bisa terbaca dengan baik oleh negara luar sebagai satu konsep yang utuh, terintegrasi, dan memenuhi unsur-unsur kelestarian lingkungan.

Data potensi laut yang ada juga perlu untuk dikorelasikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dari pendapatan per kapita, penduduknya, penyerapan tenaga kerjanya, dan sejumlah hal lainnya yang menjadi variabel ekonomi.

“Jadi konsepnya harus jelas dulu, sehingga ini nanti yang akan dipertimbangkan oleh calon investor,” ujar Ismail.

Kesiapan dari sisi regulasi tentang pengelolaan tata ruang laut menjadi hal yang tak kalah penting, sehingga tidak salah kaprah dan eksplorasi sembarangan, sebagaimana aturan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan tata ruang di darat.

Regulasi tersebut jelas Ismail sebagai bahan pertimbangan negara luar untuk bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berinvestasi di sektor laut, termasuk di wilayah DKI.

Berdasarkan data World Bank pada 2021, Indonesia memiliki sektor perikanan terbesar kedua di dunia dengan nilai sekitar 27 miliar dolar AS terhadap PDB, dan menyediakan 7 juta pekerjaan, serta memenuhi lebih dari 50 persen kebutuhan protein hewani negara global.

Sementara terkait pengolahan makanan berbasis kelautan, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan bahwa nilai tambah industri tersebut mencapai Rp29,96 triliun.

KTT AIS akan diadakan di Bali pada 10 - 11 Oktober 2023 untuk membahas isu-isu global berkaitan dengan kelautan yang mengusung tema, "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama".

Sebagai tuan rumah, Indonesia mendorong pertemuan yang berfokus pada tiga aspek, yakni pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta mempererat solidaritas antara negara pulau dan kepulauan.

Forum tersebut akan dihadiri oleh perwakilan dari 51 negara kepulauan dan pulau, dengan target 25 kepala negara/pemerintahan, serta 30 - 47 pejabat setingkat menteri.