Oleh Eko Budiono, Jumat, 3 September 2021 | 06:27 WIB - Redaktur: Untung S - 607
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia mendorong agar Junta Militer di Myanmar dapat memberikan akses bagi utusan khusus (Utsus) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), untuk bertemu semua pihak dan mengunjungi semua wilayah di negara tersebut dengan aman.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melalui keterangan tertulis, usai Rapat Kerja dengan Komisi I Dewan Pèrwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (2/9/2021).
"Langkah itu diperlukan agar Utsus ASEAN bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat Pertemuan Pemimpin ASEAN pada April 2021," kata Menlu Retno.
Menurut Menlu Retno, menindaklanjuti lima poin konsensus hasil pertemuan para pimpinan Asean pada April 2021, atas usulan para Menlu ASEAN dan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, telah ditunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei sebagai Utsus ASEAN untuk Myanmar.
Menurut dia, penunjukan Utsus ASEAN tersebut memang terlambat namun merupakan langkah maju untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus hasil pertemuan para Pimpinan ASEAN.
"Penunjukan Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut tidak kalah penting adalah bagaimana Utsus tersebut dapat bekerja dalam menjalankan amanah dan mandat para Pimpinan ASEAN yang tertuang dalam Lima Poin Konsensus," ujarnya.
Menlu Retno menuturkan, tantangan utama Utsus ASEAN adalah akses untuk berbicara dengan semua pihak dan mengunjungi seluruh wilayah di Myanmar dengan aman.
Langkah tersebut, kata Menlu Retno, perlu dilakukan agar Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat hasil Pertemuan Para Pimpinan ASEAN pada April 2021 di Jakarta.
"Melihat perkembangan di Myanmar, isu akses tersebut menjadi tantangan lebih besar dari pemilihan Utsus itu sendiri. Karena tanpa pemberian akses dari Junta Militer di Myanmar, maka tidak mungkin Utsus ASEAN dapat melakukan pekerjaannya," katanya.
Selain itu, Menlu Retno menyampaikan isu lain dari perkembangan kondisi di Myanmar adalah terkait bantuan kemanusiaan kepada masyarakat negara tersebut.
Menurut dia, bantuan tersebut harus didorong keras karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar.
"Pada 18 Agustus 2021, Sekretaris Jenderal ASEAN mengadakan 'pledging conference' untuk menggalang dana dan dukungan bagi bantuan kemanusiaan untuk Myanmar," ujarnya.
Menurut Menlu Retno, dalam pertemuan tersebut dipaparkan bantuan kemanusiaan akan diberikan dalam dua fase yaitu pertama, "life saving' atau penyelamatan kehidupan terkait dengan pandemi COVID-19 yang sangat diperlukan saat ini; kedua adalah "life sustaining" atau keberlanjutan kehidupan yaitu bantuan yang lebih luas.
Menurutnya, Indonesia dalam "pledging conference" atau konferensi tersebut menyampaikan komitmen untuk memberikan bantuan alat-alat kesehatan senilai 200 ribu dolar AS.
Dia menambahkan, untuk fase pertama bantuan kemanusiaan tersebut direncanakan akan diberikan pada September 2021, dan fase kedua akan didahului dengan penilaian atau "assesment" terkait bantuan yang diberikan.
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
