Pasokan Beras Aman

Jakarta, GPR News - Banjir masih menjadi ancaman bagi para petani di musim penghujan. Tingginya genangan air dapat menyebabkan gagal panen atau menurunkan kualitas gabah.

Pada awal tahun ini, banjir melanda sejumlah daerah seperti di Kalimantan Selatan. Total lahan sawah terancam gagal panen mencapai 18.356 ribu hektare yang berada di 11 kabupaten dan kota di Kalsel. Kerugian ditaksir bisa mencapai ratusan miliar.

Di Cirebon ancaman gagal panen juga menghantui. Ribuan hektare area persawahan sempat menggenangi areal persawahan sehingga membuat tanaman padi terancam puso.  Sementara di Aceh, ribuan hektar lahan juga terancam gagal panen akibat banjir yang terjadi pada Desember dan Januari 2021.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksikan bahwa musim puncak hujan akan terjadi pada Januari dan Februari . Ada sekitar 94 persen dari 342 zona musim di Indonesia yang masuk musim penghujan. "Kami mengimbau masyarakat dan seluruh pihak untuk tetap terus mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang cenderung meningkat di dalam periode Puncak Musim Hujan ini," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati beberapa pekan lalu.

Kekhawatiran yang paling ditakuti jika banyak terjadi gagal panen adalah terganggunya pasokan beras.  Jika pasokan terganggu dan cadangan tak mencukupi maka harga beras akan naik dan ini sangat tidak menguntungkan buat konsumen. Namun Bulog telah memastikan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) untuk tahun ini aman. Bulog menilai tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena stok masih di angka satu juta ton.

"Cadangan beras kita masih satu juta ton, aman," ujar Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaludin Iqbal ketika dihubungi GPR News belum lama ini.

Ia mengakui beras yang tersimpan di gudang-gudang bulog bersifat fluktuatif. Ada yang masuk dan juga keluar. Pada tahun lalu, suplai pasokan dari petani ditambah dengan sisa impor, maka jumlah cadangan beras pemerintah di Bulog berada di atas 1,5 juta ton.  

Menurut Awaludin, meski tahun ini lebih kecil, namun hal tersebut bukanlah masalah karena sudah di atas batas. Apalagi sekarang penyaluran bansos sudah tidak dalam bentuk beras dan sembako yang selama ini menjadi salah satu tugas Bulog.  “Tak soal satu juta ton sudah sesuai dengan batas kuota yang ditentukan.”

Awaludin mengungkapkan, estimasi puncak panen diperkirakan baru terjadi pada Maret mengingat banyak wilayah sekarang sedang masuk musim tanam.  Ia pun menegaskan bahwa Bulog tak mempunyai masalah dalam penyerapan gabah dari petani. Bulog, kata Awaludin, ingin menyerap beras sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah mempertimbangkan berbagai aspek.

“Tak terlalu tinggi tak terlalu mahal jualnya. Namun sebaliknya juga tak ingin  terlalu rendah karena khawatir akan merugikan petani,” katanya.

Seperti diketahui, besaran HPP yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg dan di tingkat penggilingan sebesar Rp4.250 per kg. Kemudian gabah kering giling (GKG) di tingkat penggilingan Rp5.250 per kg dan di gudang Bulog sebesar Rp5.300 per kg, serta beras di gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg.

Adapun soal impor beras untuk menambah cadangan, menurut Awaludin, Bulog hanya mengikuti penugasan pemerintah. Untuk saat ini belum ada penugasan tersebut.  "Belum ada," katanya menambahkan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pun berulang kali menegaskan bahwa pasokan beras aman. Proyeksi sisa pasokan beras pada akhir 2020 sebesar 6 juta ton bisa menjadi stok awal tahun. Kemudian stok akan diisi kembali oleh pasokan yang dihasilkan dari muslim tanam Oktober 2020- Maret 2021.  

"Untuk kesiapan 2021 kami sudah masuk dari Oktober 2020 sampai panen raya di Maret 2021 mendatang dengan luas lahan 8 juta hektare dan hasilnya bisa mencapai 18,5 juta ton sampai Juni 2021. Berarti stok akhir kita di 2021 menyampai 8-9 juta ton," kata Mentan seperti dikutip pada siaran pers Kementerian Pertanian.

Pemerintah, kata Mentan, telah melakukan beragam antisipasi terhadap ancaman cuaca ekstrem. Antisipasi tersebut dimulai dari percepatan tanam hingga persiapan infrastruktur air.

"Yang pasti kita terus bergerak cepat. Mudah mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan bukan hanya beras yang terpenuhi, tapi komoditas lain selalu tersedia," katanya.

Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Indramayu, Sutatang mengaku banjir masih menjadi momok yang dikhawatirkan bagi petani. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang. Namun untuk saat ini, kata ia, situasi masih terkendali.

"Di berbagai daerah Indramayu beda, ada yang sudah bunting padinya seperti di selatan, tapi banyak juga yang baru masuk satu pekan tanam," ujarnya kepada GPR News.

Ia berharap ancaman banjir sudah tidak ada lagi.  Bencana itu, kata ia, memang sempat melanda sejumlah wilayah Indramayu pada Desember lalu. Banjir menggenangi areal sawah seperti di Desa Bunder Kecamatan Widasari.  “Ya moga saja sudah tak ada lagi ancaman,” tuturnya.

Subsidi pupuk

Menilik dokumen nota keuangan, dalam  APBN  2021,  pemerintah menganggarkan subsidi pupuk  sebesar Rp25,276 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp749,6 miliar dibandingkan outlook APBN 2020 sebesar Rp24,527 triliun.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan, jika mengacu besaran rata-rata subsidi 2014-2018 angka subsidi berada di level Rp32,58 triliun untuk 9,12 juta ton pupuk. Artinya dengan alokasi yang diberikan tahun ini sebesar Rp25,2 triliun ada kekurangan sekitar Rp7,3 triliun.

Untuk menutup kekurangan itu, pemerintah melakukan sejumlah efesien. Pertama, menurut Sarwo Edhy dengan melakukan efesiensi terhadap harga pokok produksi (HPP) sebesar lima persen. Lewat cara ini menghasilkan efesiensi sebesar Rp2,4 triliun. Kemudian perubahan komposisi formula NPK dari 15-15-15 menjadi 15-10-12 terdapat efisiensi Rp2,27 triliun.

Langkah selanjutnya dengan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp300 hingga Rp450 per kilogram memperoleh efesiensi Rp2,578 triliun.  “Jadi kekurangan 7,3 triliun untuk menutup 9,123 juta ton dengan cara efisien ini,” katanya saat rapat dengar pendapat Kementan dan Komisi IV pada Kamis (18/1/2021),   

Ihwal distribusi subsidi, pemerintah menerapkan kebijakan penebusan pupuk bersubsidi dengan kartu tani. Hal itu telah dilakukan sejak 2017. Kebijakan ini diharapkan akan terus dijalankan secara bertahap. Sehingga pada tahun 2024 Kartu Tani dapat digunakan dalam penebusan pupuk bersubsidi secara  nasional.  Selain itu, pemerintah terus melakukan penyempurnaan e-RDKK yang digunakan dalam proses penetapan dan penentuan penerima pupuk bersubsidi.

Penjualan menurun

Sementara itu, stok-stok beras di para pedagang masih penuh. Kondisi itu tak terlepas dari penjualan yang masih lesu. Hal itu disampaikan oleh Latief Ariwijaya (26 tahun) pedagang di Pasar Sukatani Cimanggis, Bogor. “Ya seperti di Pasar Cipinang itu, saya dapat info dari penjual di sana yang biasa keluar sepuluh mobil (beras) sekarang hanya tiga mobil,” katanya kepada GPR News.  

Latief pun mengakui penjualannya berkurang dalam beberapa waktu terakhir. Normalnya, kata ia, beras keluar per hari itu mencapai dua ton sekarang hanya satu ton. “Ada penurunan sekitar 50 persen,” katanya menambahkan. 

Ia tak mengetahui secara pasti mengapa penjualan bisa turun. Namun Latief menduga hal tersebut terkait dengan berkurangnya kegiatan masyarakat saat pandemi.

Soal ancaman banjir, Latief mengakui hal itu memang selalu menghantui ketika musim penghujan. Karena bagaimana pun juga jika intensitas hujan sangat tinggi, lalu menyebabkan banjir yang menggenangi areal persawahan, maka cost atau biaya bagi petani akan semakin besar.  “Ada biaya pengeringan, karena tak ada jemuran,” katanya.

Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan kualitas beras jadi turun. “Untuk saat ini pasokan masih normal dari daerah seperti Solo dan Sragen sudah masuk, sementara di Karawang masih tanam,” katanya. 

Latief pun berharap tak ada daerah yang gagal panen sehingga pasokan tetap lancar. Di sisi lain, ia juga berharap pandemi segera berlalu sehingga permintaan masyarakat bisa kembali normal.

Foto: Antara

Ketua Komisi IV DPR Sudin (kedua kanan) didampingi Direktur Bisnis Bulog Febby Novita (kedua kiri) dan Pimpinan Wilayah Bulog Bali Suhardi (kiri) memeriksa kualitas beras saat mengunjungi Gudang Bulog Sempidi, Badung, Bali, Senin (15/2/2021). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau ketersediaan pasokan Bulog dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Provinsi Bali khususnya pada masa pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

Baca rubrik lainnya di :

https://komin.fo/AnginSegarBansos

atau download versi lengkapnya di:

https://komin.fo/anginsegarbansos