Percepat Graduasi Mandiri Penerima PKH

Jakarta, GPR News - Selepas Maghrib, Suzana (20 tahun), mendorong gerobaknya menuju depan kantor Kelurahan Banjarsari di Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung. Letaknya sekitar 400 meter dari tempat ia tinggal.

Hampir setiap malam Suzana berjualan bandrek, minuman hangat yang sangat cocok di udara dingin. Ia sudah berjualan selama tujuh tahun, menggantikan sang ayah yang memilih pensiun. Pelanggannya pun beragam, dan  tak sedikit justru yang berasal dari luar Kelurahan Banjarsari. "Banyak yang dari luar pak," ujar Suzana ketika berbincang dengan GPR News. 

Suzana tak secara khusus menentukan sampai pukul berapa ia berjualan. Terkadang ia bisa buka hingga pukul 01.00.   "Kadang Tutup jam 00.00 kadang jam 01.00 tergantung kondisi pak,"  katanya. .

Namun yang pasti, pandemi COVID-19 telah memukul usahanya. Pembeli jarang sekali nongkrong karena memang dibatasi. Omzet per hari turun hingga 40 persen. Pria yang besar di Kota Metro ini pun berharap agar pandemi dapat segera berakhir.

Suzana bersama ayah dan ibunya, merupakan salah satu keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial. Bantuan itu sangat berarti untuk mendorong keluarga tersebut keluar dari zona kemiskinan.

Kendati menjadi peserta PKH, mereka tak mau hanya sekadar mengandalkan bantuan.  Bisnis jualan bandrek adalah satu usaha yang digeluti keluarga ini dan diharapkan dapat terus maju. Karena itu, saat mendengar ada rencana program kewirausahaan sosial (Prokus) dari Kemensos, Suzana sangat menyambut baik.

Harapannya bantuan tersebut dapat menjadi modal usaha agar lebih maju. "Ya kalau ada bantuan kita bisa tambah menu lebih banyak, terus juga mau 'mempercantik' tempat usaha ini," tuturnya.

Jika usaha bandrek semakin maju, maka secara automatis Suzana dan keluarga bisa benar-benar lulus dari PKH secara mandiri dengan usaha yang lebih maju. "Ibu saya juga pernah bilang ingin lulus dari PKH jadi bisa bergantian dengan yang lain," tuturnya.

Suzana bukan sekadar penjual bandrek. Ia kini masih melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro.   "Ya karena itu, kalau pagi, siang saya sibuk kuliah, abis Magbrib jualan bandrek," ujar mahasiswa yang kini sudah duduk di semester IV tersebut. 

Seperti diketahui, Kementerian Sosial tengah mendorong program kewirausahan agar dapat kembali terlaksana pada tahun ini.  Prokus memadukan tiga komponen yakni bantuan sosial insentif modal usaha, inkubasi mentoring bisnis, dan pendampingan sosial.

Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karyono mengatakan, Prokus ini awalnya memang diperuntukan untuk peserta PKH pascagraduasi. Namun setelah koordinasi dengan Kemenkop UMKM program dijalankan untuk mempercepat proses yang akan graduasi.  "Jadi diperuntukan untuk yang kecil banget merintis usaha," ujarnya ketika dihubungi GPR News.

Menurut Adhy Karyono, mereka yang ikut dalam program ini mendapatkan bimbingan belajar usaha. Dari mulai bagaimana cara marketing, pemaketan, sampai cara pemanfaataan teknologi digital. "Harapannya dengan kewirausahan ini bisa meningkatkan taraf hidup peserta," ujar Adhy.

Dalam pelaksanaannya, Prokus akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, terutama mereka yang memiliki unit lembaga bisnis. Jadi nanti peserta akan diinkubasi dalam unit usaha tersebut. "Seperti di Bandung Barat, ada pembinaan dari Unpad (Universitas Padjajaran)," ujarnya

Untuk proses penyeleseksian, lanjut Adhy, menggunakan basis data PKH yang memiliki rintisan usaha dan punya minat berbisnis. Penyeleksian melibatkan tim pendamping yang lebih tahu di lapangan.  "Mereka lebih tahu mana yang punya bisnis kecil," jelasnya.

Ia pun berharap peserta PKH yang sudah lulus atau graduasi secara mandiri dapat terus membesarkan usaha. Mereka bisa mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kemenkop UKM yang nilai suntikan dananya bisa jauh lebih beser.

 "Tahun lalu graduasi mencapai target yakni diatas 1 juta peserta, tahun ini kita harap 800 ribu, tapi kita mendorong yang alamiah dalam artian mereka selain tak masuk komponen juga karena sudah mandiri," ujarnya.

Prokus telah berjalan pada 2020. Pada tahun itu Prokus diarahkan kepada PKH yang telah tergraduasi dan memiliki bisnis usaha, bukan yang akan lulus.   Pada November 2020, Mensos saat itu Julari Batubara sempat berkunjung ke PKH Graduasi di dua desa di Jawa Barat.  Adapun bantuan modal yang disiapkan buat peserta Prokus sebesar Rp 3,5 juta dengan target 10 ribu penerima.

Validasi PKH

PKH menjadi salah satu program bansos pemerintah yang dikucurkan pada awal tahun ini bersama lima progam lainnya.  Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah.

Bantuan yang diberikan antara lain untuk ibu Hamil/nifas sebesar Rp3 juta per tahun. Kemudian ada anak usia dini 0 sampai dengan 6 Tahun mendapat Rp 3 juta per tahun, pendidikan anak SD/sederajat Rp 900 ribu/tahun, pendidikan anak SMP/sederajat Rp1,5 juta per tahun, dan pendidikan anak SMA/sederajat Rp2 juta. Selain itu ada kategori buat penyandang disabilitas berat sebesar Rp 2,4 juta per tahun, dan lanjut usia Rp2,4 juta per tahun.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, PKH ditargetkan mampu menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.Penyaluran, kata ia, dilakukan empat tahap dari bulan Januari, April, Juli, dan Oktober  lewat bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

Ia pun berharap dan PKH dapat digunakan secara bijak dan tepat. Di antaranya untuk peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan sebagian untuk ditabung.

Sementara itu Korwil PKH Lampung Slamet Riyadi mengatakan, sampai saat ini  proses validasi data masih terus dilakukan di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Pendamping memiliki sejumlah tantangan di tengah pandemi Covid-19 ini.  Pendamping, jelasnya, tidak bisa begitu saja mengumpulkan calon penerima di fasilitas umum. Kalau pun dikumpulkan hanya boleh di daerah dengan zona oranye atau hijau. Itu saja jumlahnya sangat terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.  Cara yang banyak dilakukan saat ini adalah dari pintu ke pintu, terutama di daerah zona merah. “Pendataan juga tetap  kami lakukan dengan protokol kesehatan,” ujarnya.

Menurut Slamet jumlah validasi data yang kini masih dilakukan di Lampung sebanyak 61.865 calon keluarga penerima. Selain itu, tantangan lain yakni geografis. Karena ada sejumlah daerah yang letaknya cukup jauh dari perkotaan. Kendati demikian persoalan ini tak menyurutkan langkah pendamping untuk bergerak. Proses validasi, kata Slamet, harus tetap berjalan, agar KPM-KPM baru ini berhak dapat ikut PKH.

Sesuai dengan arahan Kemensos, Slamet juga mendorong agar peserta PKH dapat cepat graduasi. Untuk graduasi Lampung data per 30 November 2020 mencapai 48.558.

Lampung, kata Slamet, memiliki graduasi tertinggi keempat se-Indonesia. Rinciannya 7.002 karena peningkatan kesejahteraan, 9.575 karena mundur atas keinginan sendiri.  Sisanya sebanyak 31.981 tergraduasi karena sudah tak ada anggota keluarga yang masuk dalam komponen penerima manfaat. “Kami berharap yang lulus ini karena memang terjadi peningkatan kesejahteraan,” ujar Slamet.

Gerakan “Ayo Kuliah”

Menurut Slamet untuk mengeluarkan seseorang dari kemiskinan, tak cukup dengan hanya bantuan sosial. Harus ada program pendamping lain agar mereka bisa mandiri.  Tesisnya tersebut sejalan dengan progam  kewirausahaan (Prokus) Kemensos.

Adapun untuk di Lampung, Slamet mendorong program gerakan Ayo Kuliah.  "Untuk di Lampung kami punya gerakan Ayo Kuliah untuk memotivasi para penerima PKH untuk melanjutkan kuliahnya," ujar Korwil teladan 2014 dan 2019 itu kepada  GPR News.

Program Ayo Kuliah merupakan cara agar para penerima PKH bisa mandiri untuk jangka panjang. Melalui program ini, peserta akan memperoleh motivasi supaya mau terus belajar dan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. "Kita sekarang lagi buat tim yang melibatkan mahasiswa penerima PKH untuk menyaring kembali anak anak yang ingin kuliah," ujarnya.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi.  Pemerintah pusat juga memberikan sambutan yang positif.  Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, sangat mendukung 'Gerakan Ayo Kuliah' bagi anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH  di Provinsi Lampung. Gerakan ini dinilai telah berhasil mengantarkan 335 orang anak KPM PKH menempuh jenjang pendidikan ke Perguruan Tinggi.

"Gerakan yang telah berlangsung sejak 2017 hingga 2020 ini, total telah mencatat sebanyak 335 anak PKH dari 15 Kabupaten/Kota yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri ataupun Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Gerakan ini sangat bagus dan bisa ditiru Provinsi lain sehingga menjadi gerakan nasional," ujar Pepen seperti dilansir laman Kemensos.go.id, Senin (30/11/2020).

Menurut Pepen, gerakan inidilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari pemetaan potensi anak PKH saat di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), pelaksanaan edukasi dan motivasi, pendampingan saat mendaftar, hingga advokasi proses seleksi. Kegiatannya melibatkan tim pendamping maupun dari Dinas Sosial setempat.

"Gerakan Ayo Kuliah bagi anak PKH yang berprestasi dilakukan dengan serangkaian proses yang langsung ditangani oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial agar anak-anak berprestasi ini dapat terus melanjutkan pendidikan dan menjadi contoh bagi keluarga dan lingkungan," ujarnya.

Menurut Pepen, salah satu upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan keterjangkauan pendidikan bagi anak-anak KPM PKH. Langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan jumlah graduasi. (Redaksi)

Foto: MC Tanjung Pinang/InfoPublik

Baca rubrik lainnya di :

https://komin.fo/AnginSegarBansos

atau download versi lengkapnya di:

https://komin.fo/anginsegarbansos