UMKM, Bertumbuh di Tengah Pandemi

:


Oleh Taofiq Rauf, Selasa, 16 Februari 2021 | 03:16 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 1016


Jakarta, GPR News - Berawal dari kios kecil, usaha penjualan galon, gas, pulsa, dan alat tulis yang dirintis Yanti (38 tahun) di Kedoya, Jakarta Barat, terus berkembang. Jumlah dan varian barang yang ia jual meningkat.

Namun pandemi Covid 19 sejak Maret 2020 lalu telah berimbas ke usahanya. Uang dagangan yang seharusnya dipakai untuk memutarkan kembali penjualan banyak terpakai buat kebutuhan sehari-hari. Pendapatan sang suami yang sejatinya banyak membantu kebutuhan keluarga turun signifikan.

"Suami saya kerja di bengkel, pendapatannya turun karena sepi," ujar Yanti ketika berbincang dengan GPR News, Minggu (24/1).

Oleh sebab itu, ketika mendengar kabar, namanya masuk dalam daftar yang mendapat dana bantuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), ia sangat bersyukur. Bantuan itu ibarat angin segar di tengah kondisi sulit seperti sekarang. "Uang yang didapat dari pemerintah langsung saya pakai buat belanja modal lagi penuhi isi warung," ujarnya.

Yanti mengaku, informasi soal bantuan UMKM ini ia dapat dari ketua Rukun Tetangga (RT). Mendapat info dari RT, ibu dari tiga orang anak itu coba mengajukan permohonan dana bantuan ke kelurahan dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan foto usaha warung yang ia geluti.   

Pada Desember 2020, ia mengecek di tautan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)  daftar nama-nama yang dapat bantuan. "Saya cek dapat, saya langsung ke BRI mengurus, dan alhamdulillah cair ditransfer," tuturnya.

Kini Yanti sedang menanti-nanti program bantuan UMKM yang akan kembali digelar tahun ini. Ia sangat berharap bisa menerima bantuan untuk memperluas usahannya. "Lumayan bisa buat modal belanja melengkapi warung," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Besdi Marlena (30 tahun), penjual Mie Ayam di Kedoya yang mendapat bantuan modal UMKM. Uang yang diperoleh dipakai sebagian untuk belanja modal, salah satunya beli tabung gas.  "Saya kemarin tambah tabung gas satu," ujar Besdi kepada GPR News.

Besdi mengaku mendapat informasi ada kabar bantuan itu dari saudara. Awalnya sempat ragu, apakah benar bantuan atau ini sifatnya pinjaman? Kalau pinjaman ia mengaku tak mau mengajukan.

Namun setelah mendengar saudaranya mendapat bantuan hibah tersebut, ia pun tak ragu. Besdi mendaftar secara online dengan melengkapi syarat dan ketentuan. Pada Desember namanya masuk dalam daftar penerima dana UMKM di tautan BRI. "Saya mengurus ke BRI dan langsung ditransfer Rp 2,4 juta," ujarnya.

Salah satu cita-cita Besdi ke depan adalah bisa berjualan lewat online dan setiap hari. Salah kebutuhan yang diperlukan adalah boks lemari pendingin. "Mie ayam ini kan gak tahan lama, harus masuk freezer," ujarnya.

Program berlanjut

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan bahwa program bantuan presiden (banpres) produktif untuk UMKM akan tetap dilanjutkan pada tahun ini. Target yang ingin dicapai pemerintah yakni sebanyak 12 juta UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp 2,4 juta per pelaku usaha.

Adapun usulan anggaran tambahan yang diajukan sebesar Rp 28,8 triliun. Teten telah mengajukan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ihwal tambahan anggaran tersebut pada 14 Desember 2020. Jika disetujui maka, ia akan langsung memproses pencairan bantuan.

Untuk tahun ini, kata Teten, Kemenkop memang lebih memprioritaskan buat mereka yang belum mendapatkan bantuan pada 2020. Karena berdasarkan catatan Kemenkop UKM, terdapat 28 juta UMKM yang sudah mengajukan untuk menerima bantuan langsung tunai. 

Buat mereka yang sudah dapat, jelas Teten, akan diarahkan untuk menerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.  "Kita lihat penyaluran banpres (bantuan presiden) ini dari aspek pemerataan daerah dan yang belum menerima, sementara yang sudah dapat diarahkan ke program KUR," ujarnya saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada  Kamis (21/1) lalu yang disiarkan secara virtual

Sebagai catatan, pada 2020 telah disalurkan bantuan sebesar Rp 28,8 triliun ke 12 juta usaha mikro. Kendati, Teten mengakui, memang belum seluruhnya dana tersalurkan oleh bank penyalur karena terkendala pembatasan sosial.  "Kami sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan agar memberikan kelonggaran waktu untuk mencairkan sampai 31 Januari 2021," ujarnya.

Usulan agar program ini dilanjutkan bukan tanpa alasan. Menurut Teten, berdasarkan survei  Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama Kemenkop UKM terhadap 1.261 responden, sebanyak 88,5 persen penerima memanfaatkan dana banpres itu untuk kegiatan produktif, terutama pembelian bahan baku.

Selanjutnya, 69 persen sudah mencairkan dan 31 persen belum mencairkan karena kendala proses aktivasi dan belum punya waktu untuk ke bank penyalur. "Karena di sana (bank penyalur) mereka perlu untuk menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak," ujarnya. 

Sementara berdasarkan hasil survei BRI, lanjut Teten,  sebanyak 75,4 persen responden mengaku menggunakan dana banpres buat pembelian bahan baku. Lalu, tercatat 44,8 persen UKM masih beroperasi karena meningkat usahanya setelah menerima banpres produktif. Kemudian 51,5 persen usaha yang tutup usahanya karena pandemi beroperasi kembali setelah menerima banpres.  "Jadi kami simpulkan program ini sangat dibutuhkan," tuturnya.

 Tantangan data

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rudy Salahuddin mengakui situasi sekarang berbeda dengan krisis ekonomi yang terjadi sebelumnya. Ketika itu, meski krisis cukup parah, usaha kecil tetap bisa bertahan. Sebaliknya saat ini, banyak UMKM yang ikut terimbas karena akar persoalan krisis adalah masalah kesehatan yang mengganggu mobilitas warga untuk bergerak.  “Hal ini berimbas ke ekonomi dan menghantam pengusaha dari atas hingga mikro. Ini adalah pelajaran bagi kita semua pandemi membawa cobaan berat bagi usaha tanah air,” ujarnya dalam diskusi webinar “Covid-19's Impact on Indonesian MSMEs”, Kamis (21/1).

Pemerintah menggelontorkan sejumlah program, termasuk di antaranya banpres produktif buat pelaku UMKM.  Namun menurut Rudy,  tantangan dalam penyaluran bantuan ini adalah masalah data. Tidak ada data yang cukup meyakinkan untuk menunjukkan informasi pelaku UMKM sampai ke tingkat nama dan alamat.

 “Kita gak punya data by name by address oleh karena itu ketika pandemi menghantam dan kita ingin bantu perlindungan sosial kemasyarakatan, termasuk ke UMKM kita gak punya cukup data untuk itu,” ujarnya.  

Satu-satunya data yang dimiliki adalah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menunjukkan 40 persen penduduk termiskin. Tapi, lanjut Rudy, ketika dipakai untuk mencari informasi pelaku UMKM, tetap kesulitan.  “Kita tanya perbankan, rata-rata data yang ada di sektor formal. Padahal , 52 persen pelaku usaha kita adalah informal ini challenge kita,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya banpres produktif ini bisa jadi momen untuk melakukan pendataan UMKM. Sehingga data itu ke depan bisa jadi alat untuk pembinaan. “Jadi kita tahu mana usaha berbasis trader dan maker. Jadi pembinannya tidak dipukul rata. Seharusnya pembinaan berbeda,” ujarnya.

Menurut Rudy, terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi pada periode kedua adalah pembangunan klaster UKM.  Dengan model klaster ini, pelaku usaha kecil maupun menengah tak kesulitan untuk mengakses bahan baku, permodalan dan lain sebagainya.

Survei UNDP

UNDP Indonesia Country Economist, Rima Prama Artha  mengungkapkan, UMKM sangat penting buat perekonomian dalam negeri. Ada setidaknya 64 juta pelaku UMKM  yang tingkat kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 perseen. “Meski lebih dari 50 persen UMKM ini masih sektor informal jadi masuk kategori rentan,” ujarya.

Menurut Rima saat krisis 1998, UMKM memang mampu menunjukkan ketahanannya. Namun pandemi Covid-19 ini, mereka banyak terkena dampak negatif,  baik dari sisi permintaan atau penawaran. Hal itu terekam dari survei yang dilakukan UNDP terhadap 1.100 UMKM di 15 provinsi di tanah air pada Agustus 2020.  Proporsi survei sebanyak 60 persen di Jawa dan 40 persen di luar Jawa. “Sebanyak 45 persen pelaku usaha kesulitan mendapatkan bahan baku produksi. Selain juga adanya kenaikan harga bahan baku tersebut,” ujar Rima.

Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam mendistribusikan produk-produk mereka karena Covid-19, terutama saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Dari sisi permintaan,  90 persen UMKM pun merasakan demand terhadap produk yang sangat menurun akibat pendemi.  Sehingga pelaku UMKM terpaksa harus merumahkan karyawan yang berakibat pada kurangnya sumber daya manusia.

Banyak di antara pelaku UMKM yang kemudian  melakukan adaptasi dari 100 persen penjualan offline, kini mulai ikut berjualan di toko daring. Di e-commerce tercatat ada kenaikan dari 28 menjadi 44 persen.  “Tapi transisi ini masih belum seperti dharapkan,” tuturnya.

Uniknya, pelaku usaha perempuan lebih mungkin menyiapkan strategi penjualan dan pemasaran (85,1 persen) dibandingkan dengan pelaku usaha laki-laki (79,7 persen).  Mereka dapat bertahan di masa pandemi karena  promosi dan pemilihan produksi. Selain itu, banyak yang bergantung pada media sosial untuk pemasaran produk.

Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan kepada UMKM untuk memanfaatkan platform digital untuk memasarkan dan  menjual produk. Karena bagaimanapun juga, kata Presiden, kondisi dunia telah berubah dan platform digital memainkan peranan penting dalam perubahan tersebut.

Saat acara Penandatanganan Kerja Sama Dalam Rangka Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Senin (18/1), presiden juga menekankan perlunya kemitraan UMKM dan perusahaan besar. UMKM diharapkan tumbuh kompetitif dan ikut berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

“Kemitraan UMKM dengan usaha besar ini sangat penting agar UMKM bisa masuk dalam rantai produksi global, meningkatkan peluang UMKM untuk naik kelas, dan meningkatkan kualitas usaha UMKM menjadi lebih kompetitif,” ujarnya seperti dilansir dari laman Setneg.go.id.

Presiden ingin agar kontrak kerja antara UMKM dan usaha besar ini berlangsung secara berkelanjutan. Presiden juga mengharapkan agar UMKM dapat terus belajar dan meningkatkan manajemen dan kualitas produknya sesuai dengan keinginan pasar supaya naik kelas. (GPR News/red)

Foto: Antara

Perajin melukis lampu hias dari perabot rumah tangga daur ulang di Fairus Art Solo, Jawa Tengah, Senin (15/2/2021). Penjualan kerajinan perabot lukis mengalami kenaikan sebesar 50 persen selama masa pandemi COVID-19 karena banyaknya transaksi pembelian secara daring dan bantuan promosi lewat pameran produk UMKM digital. (Maulana Surya/rwa)

Baca rubrik lainnya di :

https://komin.fo/AnginSegarBansos