Penyaluran Bansos Lebih Baik

Jakarta, GPR News - Seorang pengantar pos berkeliling dari satu rumah ke rumah lain di daerah Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Sabtu (9/1). Ia bukan membawa surat atau mengirimkan paket seperti pada umumnya, melainkan bantuan sosial yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meringankan warga terdampak pandemi.

Risma (42 tahun), adalah satu penerima bansos tersebut. Ia menerima bantuan sebesar Rp 300 ribu  langsung diberikan petugas pos. "Langsung diberikan tunai," ujar Risma ketika berbincang dengan GPR News, Minggu (24/1).

Ia mengaku ini adalah pertama kalinya memperoleh bantuan tunai secara langsung. Pada tahun lalu, Risma memang mendapat bansos, namun dalam bentuk sembako. Bantuan sembako diantar oleh ketua Rukun Tetangga.

Risma beranggapan bantuan uang tunai seperti sekarang lebih baik karena bisa lebih leluasa menggunakannya.  "Ya lebih berasa sekarang," kata ibu dari tiga orang anak ini seraya menambahkan, bantuan tunai juga lebih transparan dibandingkan sembako yang rawan penyimpangan.

Risma pun menyambut baik langkah pemerintah dengan mengirimkan langsung bantuan dari rumah ke rumah. Hal itu selain memudahkan penerima, juga menghindarkan kerumunan yang memang bisa menjadi sarana penyebaran COVID-19. "Ya sekarang kan lagi Covid," katanya.

Menurut Risma, bantuan tunai yang diberikan cukup berarti buat menambah uang belanja. Apalagi kondisi Covid-19 ini membuat ekonomi susah. Penghasilan suaminya yang berprofesi sebagai pengojek online juga tak menentu. "Pelanggan lagi kurang ramai di masa Covid," katanya.

Risma tinggal di daerah permukiman padat di Jalan Nurul Amal 21, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.  Di sekitar rumahnya ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan tunai serupa dari Kementerian Sosal. Pengantar pos berjalan di antara gang sempit mengetuk satu per satu rumah warga yang menerima bantuan.  

Perubahan kebijakan

Seperti diketahui pemerintah kembali mengucurkan program bantuan sosial untuk Pandemi COVID-19. Ada sejumlah perubahan terkait dengan kebijakan penyaluran bansos pada tahun ini. Di antaranya, tak ada lagi penyaluran bantuan dengan sembako.  Semua bantuan berupa sembako diganti dengan uang tunai.

Kemudian penyalurannya sebisa mungkin dilakukan dengan mengirim langsung ke rumah melalui PT Pos atau transfer lewat rekening bank.  Semua teroboson ini dilakukan untuk mencegah terjadi penyelewengan dana bansos, mempercepat proses penyaluran, dan mencegah penyebaran COVID-19.   

Presiden Jokowi saat rapat terbatas pada 29 Desember 2020 mengungkapkan, pada APBN 2021 pemerintah telah menganggarkan Rp110 triliun untuk program perlindungan sosial.  Dari jumlah itu, Rp45,1 triliun untuk program kartu sembako yang akan disalurkan ke keluarga penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan.

Kemudian pemerintah juga mempunyai anggaran Rp12 triliun untuk program bantuan sosial tunai yang akan diberikan buat 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) masing-masing Rp300 ribu selama empat bulan. Ada juga buat program keluarga keluarga harapan dengan alokasi Rp28,7 triliun.

Presiden pun menginstruksikan agar bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, kini diberikan secara tunai melalui PT Pos atau bank. "Sudah kita putuskan lewat pos atau bank, banking system, jadi jangan sampai mundur," ujar Presiden.

Presiden mengingatkan jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun dalam penyaluran bantuan. Untuk itu, ia meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat. "Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan," kata Presiden.

Terkait dengan permintaan itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos terus memperbaiki skema distribusi penyaluran bansos pada 2021. Pemerintah melibatkan PT Pos dan Himpunan Bank Negara (Himbara) dalam penyaluran bantuan.  

Kemensos mengevaluasi laporan dari bank maupun kantor pos berupa sidik jari, tanda tangan dan foto penerima bantuan. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan. Dengan perbaikan ini penerima bantuan benar-benar mampu keluar dari status kemiskinan.  “Pencarian sudah kita lakukan sejak 4 Januari lalu, PT Pos door to door,” katanya.  

Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi lewat keterangan tertulis mengungkapkan, Pos Indonesia mengerahkan segala kemampuan untuk bisa menyalurkan bantuan sosial tunai tepat waktu. Sebanyak 21 ribu pegawai Pos se-Indonesia siap menyalurkan program BST tahun 2021.

Untuk menyukseskan penyaluran BST 2021, Pos Indonesia menerapkan tiga poin utama. Pertama yakni lewat perencanaan. Artinya semua tim BST di tingkat kantor pusat, regional, kantor pos, melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian pelaksanaan dengan menyusun persiapan penyaluran detail dan pengawalan pelaksanaan.  Terakhir pascapelaksanaan dengan melaporkan seluruh kegiatan dan pertanggungan keuangan secara tertib dan akuntabel.

"Kami yakin dan percaya, dengan semangat dan kompetensi yang kita miliki serta didukung dengan doa seluruh jajajaran, InshaAllah amanah ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan stakeholders," ucap Faizal.  

Sebelumnya PT Pos juga diamanahkan untuk memberikan bantuan sosial tunai pada 2020. Menurut Faizal, PT Pos telah berhasil menyalurkan dana bantuan hingga 97,14 persen. Adapun tahun ini ia berharap akan mencapai 100 persen. PT Pos melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan penyaluran BST agar lebih transparan, cepat, akuntabel, dan tepat sasaran. "Dengan budaya AKHLAK dan semangat Bersatu Untuk Bangkit kami akan perbaiki digitalisasi proses bisnis, operasi dan administrasi BST 2021," ucapnya.

Sementara itu Bank Mandiri juga siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) pemerintah senilai Rp18,6 triliun untuk 2021 atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 mencapai Rp13,5 triliun. Bansos pemerintah yang disalurkan melalui bank pelat merah tersebut terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 2,1 juta penerima dan program Sembako sekitar 4,3 juta

Perbaikan data

Selain memperbaiki proses distribusi bantuan, pemerintah juga secara bertahap memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang basis dalam penyaluran dana bantuan sosial. Dalam pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mensos Tri Rismaharini pada Senin (11/1/2021), masalah data ini menjadi sorotan utama. KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Hasil pemadanan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga menemukan 1,06 juta NIK ganda dan 234 ribu orang sudah meninggal masih ada di DTKS.

Menteri Sosial Tri Rismaharini telah meminta KPK untuk ikut membantu kementeriannya dalam memperbaiki DTKS. Kendati demikian, Risma menegaskan bahwa Kemensos telah melakukan beragam upaya agar mencegah orang tak berhak mendapat bantuan.

Caranya, kata Risma, data penerima bantuan, tetap harus terhubungan dengan sistem kependukan. Misal, petugas PT Pos melakukan foto rekam wajah, sidik jari atau tanda tangan saat memberikan bantuan untuk memastikan supaya penerima betul tepat sasaran. Hal sama diberlakukan untuk bank penyalur bantuan.

Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karyono menambahkan, tahun ini Kemensos memperbaiki secara besar-besaran DTKS. Dari mulai perubahan metodologi penetapan kemiskinan, hingga mengoreksi data seperti disampaikan oleh KPK.  “Kita punya anggaran ada perubahan metodologi yang tadinya surveyor, sekarang kita kerja dengan Pemda dan perguruan tinggi,” ujarnya kepada GPR News.

Pelibatan daerah mesti dilakukan karena mereka mengetahui kondisi demografis masing-masing.  Pelibatan daerah juga dibutuhkan untuk bantu mengoreksi calon penerima yang tak memiliki NIK atau juga NIK ganda. “Tiap pekan kita evaluasi, kita rapat, dan pergerakan, karena kalau tidak diperbaiki nan i bisa mengubah target penerima bantuan,” ujarnya. 

Menurut Adhy, data penerima bantuan sosial tunai (BST) dan Bantuan Pangan Non  Tunai termasuk yang dikoreksi. Evaluasi penting agar bank nanti tak punya masalah dalam menyalurkan. “Setiap minggu bertahap kita evaluasi sampai nanti tahapan kedua,” ujarnya. 

Adhy menjelaskan, jika ada NIK yang tak jelas, nama ganda, atau sudah meninggal akan dicek langsung ke lapangan. Kalau ternyata memang tidak jelas, maka tim dari daerah bisa mengusulkan untuk penghapusan dengan tembusan ke Kementerian Dalam Negeri dan KPK. 

Lantas bagaimana jika ternyata data penerima berkurang jauh? Adhy beranggapan boleh dilakukan pergantian atau memasukan nama-nama warga miskin baru yang selama ini belum terekam.

Hal itu sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh KPK terkait DTKS. Pertama, orang itu memiliki NIK sehingga dapat dipastikan ada di Indonesia. Kedua, orang kaya di dalam DTKS bisa dikeluarkan. Ketiga, orang miskin yang belum masuk DTKS bisa masuk.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui tidak semua penduduk miskin punya NIK. Oleh sebab itu, bantuan perlu menjangkau sasaran-sasaran lebih luas. Kemudian data yang dipakai harus bersifat dinamis, bukan statis.

Ia pun menyarankan pembaruan data dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah hingga perguruan tinggi dan mengundang masyarakat untuk terlibat aktif agar memastikan data terhimpun valid. Terakhir, agar integritas penyelenggara bansos punya empati dan dedikasi mengatasi masalah sosial ini.

Foto: Antara

Petugas PT POS memotret warga penerima manfaat saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) untuk keluarga terdampak pandemi di halaman SD Negeri Kilasah, di Kasemen, Serang, Banten, Sabtu (13/2/2021). Dinsos Provinsi Banten mencatat terdapat 315.250 KK akan mendapat BST mulai Januari hingga April 2021 sebesar Rp300 ribu per-KK perbulan. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

Baca selengkapnya di :

https://komin.fo/AnginSegarBansos