Vaksinasi, Lompatan Besar Menghalau Pandemik

Jakarta, InfoPublik - Vaksinasi Covid-19 telah dimulai di berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi salah satu ikhtiar pemerintah mengendalikan pandemi virus, memulihkan sektor kesehatan, dan secara langsung mendorong kembali pemulihan ekonomi dalam negeri.  

Secara simbolis program ini diawali dengan penyuntikan vaksin ke Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (13/1) lalu.  Kepala Negara menjadi orang pertama yang menerima cairan vaksin asal Tiongkok, Sinovac. Bersama Jokowi pada kesemptan tersebut, turut pula beberapa Menteri, Kepala Lembaga, perwakilan ormas keagamaan, hingga artis atau publik figur. 

Sehari setelahnya, seluruh daerah melakukan hal yang sama. Vaksinasi massal yang juga melibatkan beragam elemen masyarakat untuk secara bersama-sama menyukseskan program ini. 

Pelibatan beragam unsur ini bukan tanpa alasan. Jika tak ada gerakan bersama, maka target pencapaian 70 persen pemberian vaksin kepada masyarakat, dirasa sulit. Angka 70 persen atau sekitar 180 juta jiwa penduduk, merupakan salah satu syarat membentuk kekebalan komunal.  Dengan target tersebut, vaksinasi diharapkan rampung dalam 15 bulan.

Vaksinasi diberikan secara bertahap. Tahap pertama disalurkan kepada petugas medis yang menjadi garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Kemudian disusul pekerja di sektor publik, dan masyarakat umum. 

Namun upaya ini bukan tanpa hambatan. Tantangan pertama adalah maraknya kabar bohong atau berita hoaks. Berita bohong tentu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.

Hoaks menyebar dengan cepat di media sosial (medsos). Beredar  dari satu grup WhatsApp ke grup WhatsApp lain. Begitu juga di platform medsos lainnya. Sebut saja kabar bahwa Kasdim Gresik Mayor Infantri Sugeng Riyadi meninggal usai disuntik vaksin. Setelah dicek ternyata kabar itu tidak benar.

Kemenkominfo mencatat dari 3-12 Januari sudah ada 11 disinformasi atau hoaks tentang vaksin Covid-19. Kemenkominfo pun bergerak cepat mengklarifikasi kabar itu.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah distribusi dan penyediaan vaksin. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, dibutuhkan waktu dan kerja keras agar vaksin dapat didistribusikan secara merata serta tepat sasaran.

Karena itu, saat vaksin sudah sampai ke tanah air kemudian dilakukan uji klinis dan kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah kemudian mendistribusikan ke berbagai daerah, sambil menunggu keputusan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorizetion (EUA). Tujuannya begitu izin keluar, vaksinasipun bisa cepat dilakukan.

Proses penyediaan atau mendatangkan vaksin dari luar juga bukanlah hal mudah. Ini mengingat permintaan vaksin di seluruh dunia lagi tinggi-tingginya. Berkat kerja sama dan keteguhan pemerintah, vaksin bisa didatangkan dari sejumlah industri farmasi dan bioteknologi luar negeri. 

Presiden Jokowi menyatakan, saat ini Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer. Vaksin akan datang secara bergelombang.

Beragam ikhtiar yang dilakukan pemerintah sepatutnya didukung. Caranya yakni dengan menginformasikan kabar benar dan tidak ikut menyebarkan berita bohong tentang vaksin. Kedua, kita bisa membantu pemerintah dengan ikut dalam program vaksinasi jika memang memenuhi syarat, sebagai penerima vaksin.

Ketiga kita bisa membantu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam beragam aktivitas. Karena bagaimana pun juga vaksin bukanlah obat, dan masih ada kemungkinan orang yang divaksin untuk tertular virus. Semoga kita bisa bersama-sama mengendalikan pandemi ini. (redaksi)

Atau kunjungi :
https://online.fliphtml5.com/igcbt/lipi/