Transformasi Digital, Pasar Galang Ayu Terapkan Pembayaran Nontunai

:


Oleh lsma, Selasa, 30 Agustus 2022 | 16:08 WIB - Redaktur: Untung S - 261


Nusa Dua, InfoPublik - Pasar tradisional di Kota Denpasar, Bali terus berinovasi dalam memudahkan konsumen bertransaksi. Penggunaan sistem pembayaran nontunai (cashless) dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS/dibaca kris), menjadi sebuah inovasi yang diterapkan untuk mempermudah transaksi di Pasar Galang Ayu, Denpasar.

"Pedagang harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, agar tetap eksis," kata Nyoman Rediartini yang sehari-harinya menjual perlengkapan upacara adat Bali di Pasar Galang pada Selasa (30/8/2022).

Menurutnya, penerapan QRIS pun rupanya tidak menjadi kendala bagi para pedagang karena penggunaannya sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. "Pakai QRIS membantu meningkatkan penjualan, kita maupun pembeli juga makin banyak pilihan untuk membayarnya," ujarnya.

Rediartini menambahkan pembayaran cashless menggunakan QRIS dan transfer memudahkan para pelanggan. "Pelanggan tinggal mengirim pesanan via WhatsApp, kemudian barang dikirim pakai ojek online, bayarnya via transfer," ujar Rediartini.

Ia menuturkan, pembayaran secara cashless di pasar tradisional juga sebagai wahana edukasi bagi para pedagang agar terhindar dari peredaran pecahan uang palsu.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengatakan bahwa masyarakat Bali semakin terbiasa menggunakan alat pembayaran digital berbasis QRIS.

Hal itu terlihat dari adanya peningkatan jumlah penduduk Bali yang menjadi pengguna QRIS, yaitu sebanyak 372.1 50 pengguna atau meningkat sebesar 82 persen (year to day/ytd) dari 1 Januari 2022 hingga 30 April 2022 yang tercatat sebanyak 204.945 pengguna.

"Peningkatan jumlah pengguna QRIS mendorong peningkatan jumlah transaksi pembayaran berbasis QRIS sebesar 310 persen (year on year/yoy) yaitu dari 31 9 ribu transaksi pada April 2021 menjadi 1,3 juta transaksi pada April 2022. Sedangkan dari sisi nominal mengalami peningkatan sebesar 406 persen (yoy) dari Rp26,4 miliar pada April 2021 menjadi Rp133,7 miliar pada April 2022," kata Trisno.

Menurut trisno, pendorong peningkatan penggunaan transaksi pembayaran berbasis QRIS di wilayah Bali antara lain seperti adanya perluasan jumlah merchant yang menerima pembayaran dengan menggunakan QRIS. "Jumlah merchant QRIS di wilayah Bali meningkat sebesar 109 persen (yoy) yaitu dari 224.267 merchant pada Mei 2021 menjadi 469.71 1 merchant pada Mei 2022," ungkas Trisno.

Sebelumnya di berbagai kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan sedikitnya tiga agenda dalam Digital Economy Working Grup (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. 

“Ada tiga agenda Kominfo, satu post-COVID-19 recovery dan konektivitas, kedua literasi digital dan ketiga cross-border data flows with trust,” papar Menkominfo.

Ketiga agenda itu menurut Menteri Johnny menjadi isu bahasan dalam Digital Economy Working Grup sesuai dengan tema Presidensi G20 Indonesia “Recover Together Recover Stronger”. 

DEWG atau Pertemuan Kelompok Kerja Ekonomi Digital sendiri saat ini pada 29-30 Agustus 2022 tengah melangsungkan Pertemuan Keempat di Nusa Dua Bali, guna melanjutkan pembahasan mengenai tiga agenda itu yang sudah dibahas sejak DEWG Meeting pertama.

Terkait dengan hal itu pula, Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk pulih bersama yang upayanya perlu disokong oleh tulang punggung perekonomian, salah satunya sistem pembayaran.

Pandemi telah menghadirkan momentum untuk mengadopsi dan mempercepat digitalisasi dan memanfaatkannya dalam transaksi dan aktivitas ekonomi kita.

Digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang didukung inisiatif Blue Print Sistem Pembayaran (BSPI 2025) menjadi game changer untuk upaya pulih bersama dan membangun ekonomi berkelanjutan, sehingga manfaatnya dirasakan bagi setiap lapisan masyarakat. 

Lebih lanjut, sinergi yang disertai dengan inisiatif Fintech maupun pelaku keuangan digital lokal diperlukan untuk mendorong ekonomi berkelanjutan di Indonesia, termasuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Foto: Amiri Yandi/InfoPublik