:
Jakarta, InfoPublik - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan G20 Development Working Group (DWG) merupakan wadah penting yang mengutamakan multilateralisme. Hal itu ia sampaikan seiring berakhirnya pelaksanaan 3rd G20 DWG Meeting pada 10-12 Agustus di Bali.
"DWG adalah tempat bagi negara-negara anggota G20 untuk berkumpul, mengutamakan multilateralisme, berbagi solusi yang mendorong pertumbuhan, memetakan kembali rencana pembangunan, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals," kata Suharso dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (14/8/2022).
"G20 memiliki pengetahuan, keahlian, dan sumber daya keuangan untuk membalikkan lintasan yang telah keluar jalur, mari lakukan segala usaha untuk mengubah arah dan membangun kemajuan yang solid," lanjutnya.
3rd G20 DWG Meeting menghasilkan dokumen-dokumen kunci seperti the G20 Roadmap for Stronger Recovery and Resilience in Developing Countries, Least Developed Countries, and Small Island Developing States; the G20 Principles to Scale-Up Blended Finance in Developing Countries; the G20 Ministerial Vision Statement: Multilateralism for SDGs Decade of Action; dan 2022 G20 Bali Update.
Empat dokumen dan kesepakatan yang telah disusun dalam rangkaian DWG Meeting akan menjadi fondasi pembahasan kerja sama pembangunan dalam G20 Development Ministerial Meeting yang akan dilaksanakan di Belitung pada 7-9 September.
DWG Meeting telah terlaksana tiga kali sepanjang 2022, yakni 1st DWG Meeting di Jakarta pada 24-25 Februari, 2nd DWG Meeting di Yogyakarta pada 24-25 Mei, dan 3rd DWG Meeting di Bali pada 10-12 Agustus 2022.
DWG membahas strategi G20 untuk mitigasi pandemi COVID-19, UMKM, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, infrastruktur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan, terutama di negara berkembang.
G20 DWG Chairman Scenaider C. H. Siahaan menyatakan, DWG juga menargetkan peningkatan pembiayaan campuran atau blended finance. Hal itu menjadi salah satu yang diusulkan Indonesia dalam forum.
"Kita menyusun prinsip untuk blended finance, Jadi, bagaimana mendatangkan pendanaan termasuk dari development fund, dari filantropi juga, dan juga dari private sector untuk melengkapi APBN-nya negara-negara berkembang tersebut," tuturnya.
DWG merupakan salah satu kelompok kerja dari Presidensi G20 Indonesia 2022 yang bertujuan untuk membahas isu-isu pembangunan di negara berkembang, negara tertinggal (Least Developed Countries/LDCs) dan negara kepulauan (Small Island Developing States/SIDS).
DWG pertama kali dibentuk melalui Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Toronto, Kanada pada 2010, dengan tugas utama untuk membahas agenda prioritas G20 dalam bidang pembangunan.
DWG mengidentifikasi tantangan-tantangan pembangunan, untuk kemudian merumuskan solusi-solusi terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global.
Di bawah Presidensi G20 Indonesia 2022, DWG mengangkat empat isu prioritas, yaitu pertama, memperkuat pemulihan dari pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan melalui tiga pilar kunci UMKM, perlindungan sosial adaptif dan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui pembangunan rendah karbon.
Kedua, meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam mendanai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan. Ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan. Keempat, mengoordinasikan kemajuan pencapaian SDGs di G20 dan pemutakhiran komitmen pembangunan G20.