71.jpeg)
:
Jakarta, InfoPublik - Presidensi G20 Indonesia 2022, diyakini bisa menjadi momentum memantapkan komitmen bersama dalam penguatan kerja sama dan sinergi antarpemerintah, akademisi dan industri untuk menciptakan ekosistem transisi energi yang optimal.
Presidensi G20, juga diyakini akan jadi momentum kebangkitan dan kemandirian industri energi nasional, dalam menghadapi permasalahan perubahan iklim yang menjadi ancaman global
Demikian dikatakan Co-Chair Science 20 (S20), Mohammed Ali Berawi, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik.id, Kamis (3/3/2022) di Jakarta.
“Langkah itu, akan menciptakan ekosistem yang dapat menghasilkan kebijakan akurat, beradaptasi dengan cepat, disertai dengan langkah strategis dan program kerja yang tepat untuk mewujudkan Indonesia maju,” katanya.
Transisi energi menjadi salah satu isu utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat peluncuran Presidensi G20 Indonesia pada Desember 2021. Diharapkan dalam forum itu, Indonesia dan negara-negara G20 bisa melakukan aksi nyata dan membuat terobosan besar. Sehingga hasil kolaborasi tersebut bisa dirasakan masyarakat dunia.
Berawi berpendapat, transisi energi bukan hanya tentang perubahan teknologi pemanfaatan dan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan, tetapi juga terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Untuk dapat mengukur seberapa efektif proses transisi energi berlangsung, maka semua aspek terkait, harus diperhitungkan dengan tepat. Oleh karenanya, katanya, diperlukan kerja sama, kolaborasi dan sinergi pemangku kepentingan yang memiliki peran strategis dalam transisi energi di Indonesia.
Berawi menegaskan, selain transisi, ketahanan energi juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kehidupan sebuah negara. Untuk itu, Pemerintah perlu terus berupaya memperbaiki iklim investasi guna meningkatkan daya saing investasi di sektor energi, melalui berbagai kemudahan dan insentif.
Berawi mengungkapkan, kebijakan Pemerintah akan terus mengarah pada pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih, seperti energi terbarukan serta mendorong konsumsi energi untuk dapat memperhatikan emisi karbon.
Pembangunan, terus dilanjutkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi, dan kapasitas daya dukung sumber daya alam. “Pemerintah seyogyanya akan membuat kebijakan yang mengakomodasi nilai ekonomi karbon yang implementasinya akan dilakukan secara bertahap, termasuk pengenaan pajak karbon,” ungkapnya.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, Presidensi G20 menjadi suatu kesempatan yang baik untuk membagun dan menumbuhkan optimisme yang nyata, tentang solusi terhadap permasalahan iklim dan penguatan terhadap ketahanan energi baik nasional maupun global.
“Sistem energi mengalami transisi yang cepat, melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta permintaan global akan energi yang terjangkau, bersih dan terbarukan,” tuturnya.
Pemanfaatan sumber energi terbarukan dan digitalisasi sistem energi, lanjutnya, menjadi kunci untuk memastikan kelancaran proses transisi energi.
“Tentunya, kerja sama dan kemitraan untuk menjalankan transisi energi yang berkeadilan memerlukan kebijakan energi dan insentif pendanaan yang tepat sesuai dengan konteks kebutuhan dan potensi masing-masing negara,” pungkasnya.
Foto: Dok. Kementerian ESDM/Istimewa/InfoPublik
