:
Jakarta, InfoPublik - Pertemuan pertama Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) Meeting di bawah Presidensi Indonesia pada prinsipnya membahas enam agenda prioritas utama.
Keenam agenda prioritas utama itu antara lain yaitu ekonomi dan kesehatan global. Kedua, terkait arsitektur keuangan internasional. Ketiga membahas terkait dengan sektor keuangan. Keempat, membahas keuangan berkelanjutan. Kelima, isu infrastruktur, dan keenam adalah perpajakan internaional.
Demikian disampaikan Wempi Saputra selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Wempi memaparkan, dalam konteks ekonomi dan kesehatan global sebenarnya G20 memahami bahwa perekonomian global tumbuh moderat dalam kondisi yang tidak sinkron.
Beberapa hal yang menjadi penyebab antara lain adalah gangguan pasokan global, naiknya tensi geopolitik masuk juga, dan bagaimana proses penanganan pandemi dan distribusi vaksin.
"Di sini G20 berkomitmen untuk melakukan koordinasi kebijakan yang lebih erat termasuk tadi memastikan vaksin yang aman, adil, dan terjangkau terutama bagi negara-negara yang miskin," kata Wempi.
Terkait dengan arsitektur keuangan internasional, lanjut Wempi, G20 memberikan dukungan kepada negara-negara miskin.
"Kita tahu yang sudah menikmati restrukturisasi penundaan utang itu ada 48 negara miskin dengan nilai 12,9 miliar dolar AS. Programnmya adalah Debt Service Suspension Inisiative/DSSI (inisiatif untuk penundaan pembayaran pokok dan bunga utang dari negara-negara miskin)," ujar Wempi.
Dari sini dilanjutkan kembali dengan suatu program yang namanya Common Framework fot Debt Treatments beyon DSSI.
Program itu, adalah kelanjutan dari restrukturisasi utang bagi negara-negara miskin. Saat ini yang sudah apply ada tiga negara. yakni Chad, Ethiopia, dan Zambia. "Ini yang akan di-treatment utangnya," imbuh Wempi.
Terkait dengan sektor keuangan dibahas bagaimana G20 menyepakati suatu kerangka pengaturan dan pengawasan crypto asset salah satunya.
"Juga mengenai dampak dari pengelolaan risiko dan optimalisasi teknologi, dan digitalisasi di sektor keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan iklusi keuangan khususnya bagi UMKM, kaum perempuan, kaum muda, dan lain-lain," ucap Wempi.
Untuk keuangan berkelanjutan, lanjut Wempi, disini dibahas mengenai ekonomi hijau. Jadi, G20 mendorong pembahasan kebijakan atau bauran kebijakan menuju netralitas karbon dan net zero emisi. "Tentunya ini inline dengan Paris Agreement," kata Wempi.
Wempi menambahkan, dalam isu infrastruktur, tentunya G20 fokus kepada bagaimana perkembangan dan peran infrastruktur digital, utamanya adalah untuk mempersempit kesenjangan digital. Di sisni akan melibatkan sektor swasta.
Sedangkan untuk perpajakan internasional, fokusnya ada dua pilar. Pilar I fokusnya adalah untuk pemajakan terhadap keuntungan perusahaan multinasional. Pilar II fokusnya terkait dengan efektif global minimum tax.
Foto: Istimewa
