:
Oleh Wahyu Sudoyo, Senin, 28 Februari 2022 | 22:22 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 401
Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat desa turut terlibat menyukseskan gelaran Presidensi Indonesia G20 2022 yang rangkaian acaranya digelar di sejumlah daerah.
Ia mengatakan, keterlibatan tersebut bisa diwujudkan dengan mendukung program desa digital, sebagai bagian dari isu ekosistem digital di forum G20.
"Tahun ini Indonesia menjadi Presidensi G20. Ada isu penting yang menjadi pembicaraan masyarakat global. Pertama ekosistem digital. Desa digital masuk dalam hal ini,” ujar Wamendes dalam keterangannya di laman resmi kemendesa.go.id terkait kunjungan kerja ke desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada Senin (28/2/2022).
Lebih lanjut Budi Arie menjelaskan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan program, Desa Digital, terutama semenjak terjadinya Pandemi COVID-19.
Salah satunya adalah dengan membolehkan Dana Desa digunakan untuk kepentingan membangun infrastuktur Desa Digital, yang diatur dalam Peraturan Mendes PDTT (Permendesa).
“Basis pertamanya ya website desa. Setelah itu baru kita ngomong e-commerce, e-market, dan e e yang laen. Si Permendesa sudah diatur bahwa anggaran Dana Desa boleh dipakai untuk desa digital. Membangun website desa. Saya akan usul ada lomba website desa terbaik untuk seluruh Indonesia," jelasnya.
Menurut Budi Arie, keterlibatan seluruh pihak, terutama masyarakat desa, merupakan faktor penting dalam menyukseskan gelaran pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia ini.
Terlebih Indonesia dipercaya menjadi pemimpin acara G20 untuk kali pertama sejak forum tersebut didirikan pada 1999 lalu.
Selain isu Ekosistem Digital, lanjutnya, masyarakat desa juga dapat terlibat dalam dua isu lain yang akan diusung dalam forum pertemuan G20, yakni ekonomi hijau (green economy) dan Keuangan Inklusif.
"(Green economy) ini kan energi bersih ramah lingkungan. Bali sebagai daerah wisata perlu memikirkan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini isu global tapi desa harus terlibat," katanya.
Sedangkan pada isu keuangan inklusif, setiap warga desa diharapkan bisa mengakses sumber pembiayaan atau akses keuangan tanpa diskriminasi.
“Masuknya ke korporasi ekonomi, dalam hal ini bisa dimasukkan ke Badan Usaha Milik (BUM) Desa," imbuhnya. (foto: Andri/Humas Kemendes PDTT).
