:
Jakarta, InfoPublik - Indonesia berkomitmen meningkatkan kolaborasi dengan G20 untuk mengatasi berbagai tantangan akibat dampak pandemi, seperti naiknya tingkat kemiskinan, kehilangan pekerjaan, penyediaan layanan kesehatan, hingga capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).
"Saya ingin berbagi optimisme, bahwa tahun-tahun mendatang setelah pertemuan DWG dalam rangka Presidensi G20 Indonesia 2022 ini, kami akan mendapat kehormatan untuk menjadi contoh bagaimana multilaterisme etnis dan jaringan inklusif dapat menjadi bagian dari solusi, diikuti tindakan nyata untuk mendorong pemulihan dan ketahanan yang lebih kuat," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, saat membuka 1st Development Working Group (DWG) Meeting Presidensi G20, Kamis (24/2/2022).
Terkait isu prioritas, memperkuat pemulihan dan pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi negara berkembang, negara tertinggal dan negara kepulauan, DWG mengusung tiga pilar kunci, yaitu Pilar Ekonomi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Sektor Informal, Pilar Sosial, Perlindungan Sosial Adaptif, dan Pilar Lingkungan, Ekonomi Hijau dan Biru Melalui Pembangunan Rendah Karbon.
“Mengadopsi kerangka kerja komprehensif dan merancang kebijakan daya saing UMKM, menguatkan kapasitas risk management, mempromosikan riset dan dialog UMKM, dan memperbaiki akses pendanaan adalah cara yang paling menjamin keberlanjutan UMKM di negara berkembang seperti Indonesia,” tutur Chairman G20 DWG, Scenaider C. H. Siahaan.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan Indonesia memastikan peningkatan ekonomi sejalan dengan pelestarian lingkungan, utamanya melalui ekonomi biru dan ekonomi hijau.
"Jalur inklusif akan terbuka, jika Indonesia dapat menggerakkan ekonomi biru dan ekonomi hijau, mengingat sumber daya kami yang luas, sistem ekonomi tersebut sangat penting untuk menumbuh Produk Domestik Bruto ke depan," ujar Deputi Amalia.
Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan 1st Development Working Group (DWG) Meeting pada 24-25 Februari 2022 yang membahas empat isu prioritas. Pertama, memperkuat pemulihan dari pandemi COVID-19 dan memastikan resiliensi di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan.
Kedua, meningkatkan pembiayaan swasta dan campuran dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, negara tertinggal, dan negara kepulauan. Ketiga, memperbarui komitmen global terhadap multilateralisme untuk pembangunan berkelanjutan.
Keempat, Mengoordinasikan progres capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di G20 dan melaporkan perkembangan komitmen pembangunan G20.
Rangkaian DWG yang mengidentifikasi tantangan pembangunan dan merumuskan solusi terbaik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang dan berpendapatan rendah sebagai upaya mitigasi krisis finansial global akan berlanjut pada 2nd Development Working Group Meeting, Yogyakarta yang terjadwal pada 18-19 Mei 2022, serta 3rd Development Working Group Meeting, Bali yang diagendakan berlangsung pada 10-11 Agustus 2022.
Foto: Istimewa
