:
Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 18 Februari 2022 | 15:56 WIB - Redaktur: Untung S - 366
Jakarta, InfoPublik – Kesenjangan digital, dinilai masih menjadi isu relevan yang akan dibahas di forum Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG) Presidensi Indonesia G20 2022.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kementerian Kominfo) sekaligus Chair DEWG G20 2022, Mira Tayyiba, menjelaskan, isu kesenjangan yang masih terjadi di negara anggota G20 itu, harus ditutup dengan meningkatkan kecakapan dan literasi digital masyarakatnya.
“Salah satu fitur digital hadir sebagai solusi, tetapi disisi lain digital menciptakan kesenjangan, ada yang bisa pakai ada yang tidak, nah disini kita hadir dengan isu relevan bagaimana menutup kesenjangan dengan memberikan kemampuan kepada semua masyarakat, literasi digital dan kecakapan digital,” ujar Sekjen Kominfo dalam webinar Sofa Talk Series DEWG; Mengulik Isu Kecakapan dan Literasi Digital di Forum G20 pada Jumat (18/2/2022).
Lebih lanjut Mira menjelaskan, kecakapan dan literasi digital adalah salah satu dari tiga isu prioritas DEWG terkait transformasi digital, selain isu Konektivitas dan Pemulihan pasca COVID-19 dan Arus Data Lintas Batas (negara).
Kecakapan dan literasi digital dinilai penting untuk memastikan konektivitas digital bisa berlaku secara inklusif, yakni agar masyarakat tidak hanya bisa sekedar memakai, tetapi juga memiliki kemampuan menggunakan dan memiliki etika ketika menggunakannya.
“Karena kita ingin ruang digital kita bersih dan sehat, agar bisa dipergunakan secara produktif,” imbunya.
Menurut Mira, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kominfo, selalu berupaya membersihkan ruang digital nasional dari konten negatif.
Namun, penyebaran konten negatif ternyata masih terus terjadi setiap saat sehingga upaya itu, harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Dalam beberapa tahun terakhir, data per Desember kita sudah men-take down sekitar 2,7 juta konten negatif,” katanya.
Salin itu, lanjutnya, kecakapan dan literasi digital diperlukan supaya pengguna perangkat digital bisa melindungi diri sendiri, terutama dari aksi kejahatan penipuan yang marak terjadi di ruang digital.
“Kalau kita sudah memiliki hal-hal tersebut, kita bisa menggunakan ruang digital untuk menghasilkan nilai tambah. Itulah letak produktifnya,” tuturnya.
Mira berpendapat, kecakapan dan literasi digital juga bisa dikaitkan dan relevan dengan isu di beberapa kelompok kerja atau Working Group (WG) G20 lainnya, misalnya di Employment WG, yaitu terkait pekerjaan di masa depan future work.
Sebagai contoh adalah dilakukannya otomasi pembayaran tol beberapa waktu lalu yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana nasib para pegawai yang menjaga pintu tol.
Saat ini isu yang hampir sama dinilai juga terjadi, yakni sejumlah pekerjaan pegawai negri sipil (PNS) yang akan digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
“Lalu PNS yang ada diapain? Nah disitu kita harus selalu relevan, ternyata teknologi yang berkembang ini sekarang memerlukan skill set yang berbeda. Jadi skill kita harus di up date (melalui literasi digital) supaya tetap relevan dan kita bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif,” jelasnya.
Isu kesenjangan itu, dipastikan akan menjadi sorotan utama DEWG, karena masa pandemi menjadi bukti nyata bahwa siapapun yang bisa adaptif menggunakan teknologi digital akan bisa bertahan dan berkembang.
“Walaupun memiliki akses, tapi dia tidak bisa menggunakan akses itu menjadi suatu nilai tambah, maka dia akan terisolasi,” tegasnya.
Foto: Webinar Sofa-Talk
