:
Jakarta, InfoPublik - Indonesia memegang keketuaan G20 sekaligus menjadi tuan rumah, sejak 1 Desember 2021 hingga akhir 2022. Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger atau Pulih Bersama, Lebih Kuat.
G20 merupakan event kerja sama multilateral yang fokus pada isu keuangan dan nonkeuangan.
Melalui keterangan publikasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang diterima InfoPublik Selasa (15/2/2022), agenda jalur keuangan yang dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia ada dua yaitu agenda prioritas dan beberapa agenda legacy.
Untuk agenda prioritas ada enam yaitu pertama, strategi keluar (exit strategy) untuk mendukung pemulihan yang berkeadilan. Mengkordinasikan strategi dan penentuan waktu untuk menormalisasi kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mendukung penanganan krisis yang sudah dan sedang dilakukan ini dengan memperhatikan transisi yang adil untuk pulih bersama dan lebih kuat.
Kedua, mengatasi luka ekonomi akibat pandemi atau scarring effects. Mengatasi dampak berkepanjangan akibat krisis dengan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan terutama bagi negara-negara dengan ruang fiskal terbatas agar pemulihan dapat adil merata.
Ketiga, sistem pembayaran di era digital. Yakni membahas isu terkait perkembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) dan implikasi terhadap makroekonomi dan keuangan serta kelanjutan implementasi Roadmap Crossborder Payment.
“Keempat, pembiayaan berkelanjutan dengan membahas pembiayaan berkelanjutan untuk penanganan isu iklim untuk mendukung kerjasama global dalam mencapai perjanjian Paris dan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2030,” seperti yang dikutip InfoPublik.
Kelima, Inklusi keuangan: digital dan Usaha kecil menengah (UKM). Menginisiasi inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau sasaran khususnya pemberdayaan perempuan keterlibatan pemuda dan dukungan keuangan UKM.
Keenam, perpajakan internasional dengan mempercepat implementasi konsensus global mengenai solusi mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi yang di inisiasi oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20.
Kemudian mengarahkan implementasi intensif pajak dan kebijakan pajak untuk negara berkembang dalam rangka pemulihan pasca Pandemi dan mengarahkan potensi kontribusi skema pajak karbon atau environmental tax.
Sedangkan untuk beberapa agenda legacy ada tiga antara lain pertama, agenda infrastruktur yang membahas berkelanjutan program pembangunan melalui investasi infrastruktur (termasuk infrastruktur digital) yang memperhatikan pemerataan untuk mencapai abis global dalam target SGDs dan perjanjian Paris.
Kedua, agenda kesehatan (kerjasama Gugus Tugas Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan). Membahas kolaborasi dan koordinasi antara Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan dalam satuan Gugus tugas keuangan-kesehatan untuk memperkuat upaya pencegahan, deteksi, dan respons atas keadaan darurat kesehatan di masa depan.
“Agenda ketiga yaitu berkelanjutan utang dan bank pembangunan multilateral mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Multilateral untuk mengaku mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dan efektif,” seperti kutipannya.
Selain itu memperkaya struktur Kelembagaan Keuangan Internasional untuk membantu negara berpenghasilan rendah atau miskin melakukan restrukturisasi utang agar tidak tertinggal dalam melakukan upaya pemulihan ekonomi dari Pandemi dan pasca pandemi.
Foto: Istimewa
