: Rapat Paripurna pertanggungjawaban APBK 2023. Dewan menerima pertanggungjawaban penggunaan APBK tersebut. Foto Humas Pemkab Pidie Jaya
Oleh MC PROV ACEH, Kamis, 11 Juli 2024 | 14:12 WIB - Redaktur: Juli - 97
Meureudu, InfoPublik - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya meminta Penjabat (Pj) Bupati setempat untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang bertugas memungut PAD dari sumber-sumber yang telah disepakati masih jauh dari target.
Permintaan tersebut disampaikan oleh sejumlah juru bicara fraksi DPRK Pidie Jaya pada rapat paripurna pertanggungjawaban Bupati atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2023, Rabu (10/7/2024) di Gedung DPRK Pidie Jaya.
Pj Bupati, Jailani, bersyukur atas diterimanya pertanggungjawaban APBK tahun lalu sebesar Rp941.296.468.550,44.
Penerimaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun 2023 dilakukan pada sidang paripurna DPRK setelah pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) bersama Badan Anggaran beberapa hari lalu, dengan seluruh fraksi menerima laporan tersebut dengan sejumlah rekomendasi.
Paripurna dewan atas pertanggungjawaban APBK itu dilaksanakan pada Rabu (10/7) di gedung DPRK Pidie Jaya.
Meski seluruh fraksi DPRK menerima pertanggungjawaban APBK 2023, dewan meminta kepada Pj Bupati untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah SKPK yang bertugas memungut PAD dari sumber-sumber yang telah disepakati masih jauh dari target.
Bahkan dewan menduga rendahnya realisasi PAD pada sejumlah SKPK tersebut terjadi karena kebocoran atau penyimpangan, seperti yang sedang diselidiki oleh kejaksaan pada Dinas Perhubungan.
"Realisasi PAD selama ini sangat rendah dari target. Padahal PAD merupakan kunci utama agar daerah otonomi dapat berjalan. Bupati harus memaksimalkan SKPK untuk menggenjot PAD," ujar sejumlah fraksi dalam pendapat akhirnya.
Pj Bupati Pidie Jaya, Jailani Beuramat, mengakui bahwa penerimaan daerah dari PAD belum pernah terealisasi sesuai harapan. Hal ini dapat terlihat dari pengelolaan keuangan daerah selama ini.
Menurutnya, rendahnya capaian PAD tersebut dikarenakan terdapat beberapa kelemahan, seperti penetapan target yang belum sepenuhnya didasari pada potensi riil yang dimiliki daerah.
"Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan PAD belum mampu kita realisasikan sesuai target. Kami akan terus memperbaiki kondisi ini pada masa yang akan datang dengan memperhatikan penetapan target PAD berdasarkan potensi riil daerah," ujarnya.
Selain itu, pendapatan daerah tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp941.296.468.550,44 dapat direalisasikan sebesar Rp944.544.041.037,62 atau 100,35 persen.
"Sementara pada sisi belanja daerah sebesar Rp985.223.000.976,97 dapat direalisasikan sebesar Rp974.737.086.904,80 dari yang dianggarkan," tambah Jailani. (MC Aceh/ima)