Kementerian Kehutanan bersama BNPB tetap memperkuat operasi pengendalian di Kalimantan Tengah, termasuk melalui evaluasi langsung di Camp Peat Tumbang Nusa dan penguatan penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang dinilai melanggar kewajiban pengendalian karhutla. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik- Pemantauan terbaru menunjukkan titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence secara nasional turun signifikan. Meski demikian, pemerintah tidak mengendurkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan Tengah, sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pemegang konsesi yang dinilai tidak memenuhi kewajiban pengendalian karhutla.
Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20, hingga Senin (21/9/2026) pukul 21.10 WIB, terdeteksi 688 hotspot high confidence secara nasional. Jumlah tersebut turun 844 titik dibandingkan 1.532 titik pada Minggu (20/9/2026).
Pada enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat 228 hotspot, turun dari 968 titik. Kalimantan Selatan 71 titik, naik dari 39 titik; Kalimantan Barat 36 titik, turun dari 98 titik; Sumatra Selatan 23 titik, turun dari 285 titik; Jambi dua titik, turun dari 26 titik; dan Riau nihil hotspot, turun dari satu titik.
Secara keseluruhan, hotspot high confidence di enam provinsi prioritas turun dari 1.417 menjadi 360 titik atau berkurang sekitar 74,6 persen dalam sehari. Penurunan terbesar terjadi di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Sementara itu, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi prioritas yang mencatat kenaikan hotspot dibandingkan sehari sebelumnya.
Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak dapat langsung disamakan dengan kejadian kebakaran maupun luas area yang terbakar. Setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan kondisi aktual di lapangan.
Di tengah penurunan hotspot tersebut, Menteri Kehutanan (Mehut), Raja Juli Antoni, bersama Kepala BNPB, Suharyanto, turun langsung meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2026). Rombongan yang semula direncanakan mendarat di Palangka Raya harus dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, akibat kondisi kabut asap. Perjalanan kemudian dilanjutkan melalui jalur darat menuju Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Di Camp Peat Tumbang Nusa, Pulang Pisau, Menhut dan Kepala BNPB memimpin evaluasi bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait. Evaluasi difokuskan pada penguatan penanganan karhutla sekaligus penegakan hukum.
Kepala BNPB menjelaskan, dari sekitar 180 hektare areal yang sebelumnya terbakar, satgas darat telah memadamkan sekitar 150 hektare, sedangkan sekitar 30 hektare masih dalam penanganan. Kondisi lahan gambut menjadi tantangan karena bara api dapat kembali muncul meskipun proses pemadaman telah dilakukan.
Pemerintah tetap mengerahkan 64 unit armada udara untuk mendukung pengendalian karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Armada tersebut terdiri atas helikopter patroli, pesawat CASA untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan helikopter water bombing.
Operasi udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang, arah angin, serta keselamatan penerbangan. Di Kalimantan Tengah, kabut asap sempat membatasi operasi udara dari Bandara Tjilik Riwut sehingga basis operasi OMC disesuaikan dengan memanfaatkan Bandara Syamsudin Noor dan Pangkalan Bun.
Sementara di darat, Manggala Agni Kementerian Kehutanan bersama TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, relawan, dan para pihak terus melakukan patroli, groundcheck, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, mopping up, dan pendinginan.
Pengendalian juga disertai langkah tegas di bidang penegakan hukum. Menhut Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang PBPH yang berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare (ha), dengan area terbakar sekitar 1.169 ha.
Raja Juli menegaskan pemegang PBPH memiliki kewajiban menjaga kawasan serta menjalankan seluruh kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran yang melekat pada izin.
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Raja Juli, Senin (21/9/2026).
Pencabutan izin tersebut diharapkan memberikan efek jera kepada pemegang konsesi lainnya agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap kejadian karhutla di arealnya.
Di sisi lain, kondisi kualitas udara masih perlu diwaspadai. Pantauan PM2,5 menunjukkan sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kategori baik hingga sedang, tetapi sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Bahkan, beberapa wilayah di Kalimantan masih berada pada kategori berbahaya.
Di Kalimantan Tengah, kabut asap masih berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan transportasi. Jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut sempat berada di kisaran 400 meter pada Senin pagi sehingga menyebabkan penundaan hingga pembatalan sejumlah penerbangan.
Penurunan hotspot dengan demikian belum serta-merta berarti kabut asap hilang atau seluruh kebakaran telah selesai. Pada ekosistem gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan, sedangkan asap yang telah terbentuk dapat bertahan dan berpindah mengikuti kondisi angin serta atmosfer.
Kementerian Kehutanan mengimbau masyarakat di wilayah terdampak terus mengikuti informasi kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kondisi udara memburuk, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar.
Masyarakat dan pelaku usaha juga diingatkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap pemegang izin dan pengelola areal wajib memastikan sistem pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel, dan pengendalian kebakaran berjalan secara memadai.
Masyarakat yang menemukan asap, titik api, aktivitas pembakaran, maupun satwa liar terdampak dapat melaporkannya kepada Posko Karhutla Kementerian Kehutanan melalui telepon 021-5704618, WhatsApp +62 8131-00-35000, atau posko.karhutla@kehutanan.go.id.
