Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkuat pemantauan potensi tsunami di sekitar Selat Sunda menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Langkah tersebut dilakukan dengan mengoperasikan puluhan sensor pemantauan, termasuk 20 tsunami gauge, lsensor seismograf, serta high frequency radar yang telah disiapkan dalam mode tsunami.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, penguatan sistem pemantauan tersebut menjadi penting dengan mempertimbangkan pengalaman tsunami Selat Sunda pada 2018 yang dipicu longsoran tubuh Gunung Anak Krakatau.

"Setelah kejadian erupsi dari Gunung Krakatau dulu, waktu tahun 2018 ada longsoran yang menyebabkan tsunami waktu itu di Tanjung Lesung dan sekitarnya," ujar Faisal dalam rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto, Senin (7/9/2026). 

Menurutnya, sebanyak 20 tsunami gauge telah dipasang dan tersebar di sekitar Selat Sunda untuk memantau kondisi muka air laut secara terus-menerus. Hingga saat ini, BMKG belum mendeteksi adanya anomali kenaikan muka air laut yang mengindikasikan tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

BMKG juga mengoperasikan lebih dari 20 sensor seismograf di sekitar Selat Sunda. Sensor tersebut digunakan untuk memantau aktivitas erupsi sekaligus mengantisipasi kemungkinan flank collapse atau longsoran tubuh gunung yang berpotensi memicu tsunami.

Selain itu, BMKG telah memasang high frequency radar di kawasan pantai Carita hingga Tanjung Lesung. Perangkat tersebut sebelumnya digunakan untuk memantau kondisi gelombang, arus, dan angin, kemudian dikonfigurasi ke dalam mode tsunami.

"Ketika tsunami datang pada jarak sekitar 150 kilometer, ini dapat dideteksi dengan adanya high frequency radar array yang telah kita pasang di Pantai Carita hingga memanjang hingga ke Tanjung Lesung," katanya.

Aktivitas Erupsi Menunjukkan Peluruhan

Faisal juga menyampaikan bahwa hasil pemantauan medan magnet bumi dan petir vulkanik menunjukkan adanya proses peluruhan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

BMKG memiliki tiga lokasi rekaman medan magnet bumi yang berada di Lampung Selatan, Serang, dan Sulawesi. Pemantauan tersebut dilakukan untuk melihat anomali yang berkaitan dengan aktivitas erupsi.

Sejak pukul 23.00 WIB pada 4 September hingga saat ini, amplitudo gangguan geomagnetik dan jumlah sambaran petir vulkanik menunjukkan tingkat erupsi yang lebih rendah dibandingkan dua erupsi besar pada 4 dan 5 September 2026. "Jadi ada proses peluruhan dari erupsi berdasarkan data medan magnet dan juga dari petir vulkanik yang dimiliki BMKG," ujar Faisal.

Sementara itu, untuk keselamatan pelayaran, BMKG bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga terus memantau kondisi perairan di sekitar Gunung Anak Krakatau.

Pemerintah telah menerbitkan Notice to Mariners yang pada intinya melarang pergerakan maupun aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama Badan Geologi menetapkan status Level III atau Siaga.

BMKG bersama BNPB juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik di wilayah terdampak erupsi. Faisal mengatakan, pelaksanaan operasi tersebut menghadapi tantangan karena harus memperhatikan keselamatan penerbangan. Sebaran abu vulkanik berpotensi menimbulkan kerusakan mesin pesawat, menurunkan jarak pandang, serta mengganggu sistem navigasi dan sensor pesawat.

Rencana operasi yang sebelumnya akan dilaksanakan dari Bandara Husein Sastranegara harus disesuaikan karena bandara tersebut masih terdampak penutupan. Efektivitas operasi modifikasi cuaca juga akan lebih tinggi apabila tersedia bandar udara yang lokasinya relatif lebih dekat dengan Selat Sunda. "Semakin jauh jaraknya dari Selat Sunda maka efektivitas dari operasi modifikasi cuaca ini akan menurun," katanya.

BMKG dan BNPB, lanjut Faisal, memiliki pengalaman dalam melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menangani dampak abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi. Operasi tersebut dinilai berhasil memicu presipitasi atau hujan secara merata di wilayah target, membantu membersihkan abu dari permukiman dan jalan raya, serta mendukung pemulihan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Pengalaman tersebut akan menjadi salah satu acuan untuk menerapkan operasi serupa di sekitar Selat Sunda guna mengurangi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat.