Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas Pangeran S. Pandiangan saat menyampaikan laporan analisis situasi Karhutla dan arahan teknis pada pembukaan FGD Ke-2 Rencana Kontinjensi Karhutla.
Kuala Kapuas, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah wilayah tersebut mencatat 1.065 titik panas (hotspot) hingga Juli 2026 dan 305,51 hektare lahan terbakar sepanjang Januari–Juni 2026.
Penguatan kesiapsiagaan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) ke-2 Penyusunan Rencana Kontinjensi Karhutla Kabupaten Kapuas 2026 di Fovere Hotel, Jalan Pemuda Kuala Kapuas, Senin (10/8/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandiangan, mengatakan FGD kedua difokuskan untuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan menghadapi potensi karhutla, terutama melalui validasi peta kerawanan, pembagian tugas, mekanisme sistem komando, dan penguatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Fokus pada FGD kedua ini adalah melakukan validasi data peta kerawanan, memperjelas pembagian tugas dan mekanisme sistem komando, serta mengoptimalkan peran aktif Masyarakat Peduli Api di tingkat desa,” jelas Pangeran S. Pandiangan.
Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Kapuas memiliki kawasan hutan dan lahan gambut lebih dari 1,4 juta hektare. Kondisi itu membuat wilayah Kapuas memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap karhutla, terlebih prakiraan BMKG menunjukkan musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan kering.
Bupati Kapuas melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kapuas, Perry Noah, menegaskan dokumen rencana kontinjensi yang disusun harus mampu menjadi pedoman operasional ketika terjadi kondisi darurat.
“Dokumen Rencana Kontinjensi yang disempurnakan hari ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dokumen operasional yang harus dapat diimplementasikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi ketika status darurat ditetapkan. Kita harus mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini,” ujar Perry Noah.
Menurutnya, ancaman karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, aparat, masyarakat hingga MPA di tingkat desa.
Ia juga mengajak masyarakat memperkuat semangat gotong royong dan filosofi Huma Betang dalam menjaga kelestarian lingkungan. “Kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita,” tambahnya.
Penyusunan rencana kontinjensi diharapkan menghasilkan pembagian peran yang jelas sehingga setiap unsur mengetahui tugas dan langkah yang harus dilakukan ketika potensi karhutla meningkat.
Dengan demikian, penanganan tidak hanya berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan, deteksi dini, koordinasi, dan respons cepat untuk mencegah api meluas.
Langkah tersebut diharapkan mendukung terwujudnya visi Kapuas BERSINAR (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, Aman, dan Religius), sekaligus mengurangi ancaman asap dan karhutla di Kabupaten Kapuas.
