Jakarta, InfoPublik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah hingga saat ini telah memproduksi 63 ribu dokumen kependudukan secara gratis bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra, sebagai bagian dari percepatan pemulihan administrasi kependudukan.

"Untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan, dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar," kata Mendagri Tito Karnavian melalui keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

Menurut Menteri Tito, sejak 15 Desember 2025 pihaknya mengerahkan sembilan tim untuk mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di 52 kabupaten dan kota terdampak. Dukungan tersebut difokuskan pada penggantian dokumen warga yang hilang atau rusak akibat bencana.

Hingga saat ini, kata Mendagri, sedikitnya tercatat lebih dari 60 ribu dokumen kependudukan telah diproduksi kembali tanpa dipungut biaya.

Dokumen tersebut meliputi Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen kependudukan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. "Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka dan sekali lagi tidak dipungut bayaran," ujar Tito Karnavian. 

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, sebagian besar unit kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) di daerah terdampak tetap dapat beroperasi atau dalam proses pemulihan.

Dari 52 daerah terdampak, hanya tiga unit dukcapil yang sempat tidak berjalan optimal, yakni di Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Adapun unit dukcapil di daerah lain, termasuk di Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dilaporkan tetap berjalan, dengan beberapa kendala teknis yang telah diperbaiki.  "Di Sumatra Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatra Barat alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak," ujar Tito Karnavian.