Penanggulangan Bencana Adalah Tanggung Jawab Bersama yang tak Boleh Dikesampingkan

Jakarta, InfoPublik – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah prioritas yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kepentingan di daerah.

Pernyataan ini disampaikan Suharyanto di hadapan sejumlah Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksa BPBD) yang mengikuti acara Senior Disaster Management Training 2024 di Gedung INA DRTG, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/11/2024).

Dalam arahannya, Suharyanto menekankan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, Sekda memiliki tanggung jawab sebagai Kepala BPBD di daerah masing-masing. Oleh karena itu, ia mengimbau para Sekda untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana dan memastikan kesiapsiagaan di daerah masing-masing.

“Mengingatkan kembali, sesuai Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008, Kepala BPBD di setiap daerah adalah Sekda. Oleh karena itu, kami kumpulkan para Sekda di sini untuk memastikan satu visi dan misi bahwa urusan bencana tidak boleh dikesampingkan,” kata Suharyanto.

Suharyanto menambahkan bahwa penanggulangan bencana merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Ini mencakup kajian risiko bencana, rencana penanggulangan, dan rencana kontijensi.

“Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 menjelaskan standar pelayanan minimal dalam penanggulangan bencana. Ini mencakup informasi risiko bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” tegasnya.

BNPB juga berupaya meningkatkan kapasitas para Kalaksa BPBD sekaligus memberikan pemahaman mendalam kepada para Sekda, sehingga mereka memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Kami berharap kemampuan para Kalaksa BPBD meningkat setelah mengikuti pelatihan ini. Ketika mereka kembali, saya harap ada perubahan positif dalam kedisiplinan dan kemampuan mereka dalam menangani bencana,” ujar Suharyanto.

Dalam kesempatan itu, Kepala BNPB juga menyampaikan motivasi kepada para Sekda. Menurutnya, menangani bencana adalah tugas yang mulia, dan menjadi pemimpin yang baik berarti mampu melayani masyarakat dalam situasi sulit.

“Melayani masyarakat saat bencana adalah tugas seorang pemimpin sejati. Kita di BNPB dan BPBD memulai hari dengan memikirkan bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Suharyanto juga meminta Sekda untuk selalu mengingatkan kepala daerah bahwa penanganan bencana adalah bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab mereka.

“Mohon disampaikan kepada kepala daerah bahwa bencana pasti akan datang. Kepemimpinan yang baik terlihat saat seorang pemimpin mampu melayani masyarakat di tengah situasi darurat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suharyanto menekankan pentingnya kolaborasi pentaheliks sebagai kunci keberhasilan dalam penanganan bencana. Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan bersama yang memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

“Bencana memang tak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi jika kita bergerak bersama. Dalam tiga tahun terakhir, kerugian dan angka korban jiwa terus menurun berkat kesiapsiagaan, mitigasi, dan kolaborasi dari semua pihak,” pungkas Suharyanto.

Kolaborasi pentaheliks ini diharapkan dapat terus memperkuat penanganan bencana di Indonesia, mengurangi dampak, serta meningkatkan kesiapan daerah dalam menghadapi situasi darurat.