Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (kemeja dan rompi hijau) saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (20/12/2024)/ dok. BNPB.
Jakarta, InfoPublik - Dalam rangka kesiapsiagaan jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru (2025) (Nataru), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyusuri wilayah Jawa Tengah (Jateng), tepatnya Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
Kamis (19/12/2024), Kepala BNPB meninjau tanggul Sungai Wulan di Kabupaten Demak, untuk memastikan proses penguatan tanggul yang pernah jebol dua kali pada awal tahun itu sudah berfungsi dengan baik.
Kemudian, Jumat (20/12/2024), Kepala BNPB mendampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, untuk memberikan arahan dalam rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi basah se-Jawa Tengah dan Yogyakarta yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang.
Menko PMK menyatakan untuk daerah yang rawan banjir agar menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk mengurangi risiko yang akan ditimbulkan.
“Kesiapan, kesigapan bapak-ibu di daerah, pertama dicek dan optimalkan infrastruktur yang sudah ada. Antisipasi juga dengan siapkan sarana prasarana pendukung. Kalau sudah ada langganan banjir dan tidak terhindarkan, perlengkapan penyelamatan dan pengungsian disiapkan,” kata Pratikno dalam keterangan tertulis BNPB, Sabtu (21/12/2024).
“Dengan kesiapan semua pihak dapat mengurangi risiko, karena bencana tidak bisa kita hindari, tapi risiko bisa kita kurangi,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat digunakan agar benar-benar dioptimalkan menangani bencana di penghujung tahun ini.
“Yang status siaga darurat kita berikan bantuan supaya ketika ada bencana sudah siap, per kabupaten kota uangnya 200 juta dan 15 jenis peralatan. Bagi yang sudah ada bencananya, bantuan diberikan lebih besar agar warga terdampak benar-benar bisa dilayani,” tutur Suharyanto.
Dengan adanya dukungan BNPB kepada pemerintah daerah ini, harapannya penanganan bencana dapat berlangsung dengan cepat dan tepat.
“Mudah-mudahan dengan bantuan dari BNPB, yang sudah ada bencananya, masyarakat yang terdampak bisa dilayani dengan baik. Yang belum jangan sampai ada bencana, tetapi ternyata bencana tidak bisa dihindari, dalam waktu 48 jam pertama pemerintah daerah sudah bisa membantu masyarakat,” ungkap Suharyanto.
Sebagai informasi di pulau Jawa sudah ada tiga provinsi yang dilakuan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), salah satunya di Jawa Tengah dapat dikatakan berjalan efektif dikarenakan hujan yang turun mulai berkurang.
“Jawa Tengah memasuki hari kesepuluh, terbukti menurut perkiraan BMKG kalau tidak dilakukan OMC lagi, hujan deras terjadi dan mungkin banjirnya banyak di mana-mana tidak hanya di sembilan kabupaten kota yang saat ini sedang banjir,” jelas Suharyanto.
Pada akhir arahan, Kepala BNPB berpesan kepada seluruh insan penanggulangan bencana baik itu BNPB, BPBD dan pihak lainnya untuk tetap waspada dan bersiaga periode libur Nataru
“Di akhir tahun ini jangan istirahat atau malah ambil libur ambil cuti, karena banyak bencana, ini waktunya kita untuk mengingatkan kepada masyarakat. Tolong berpatroli untuk mitigasi dan peringatan dini kepada masyarakat, jangan sampai masyarakat tidak diingatkan, padahal di situ sudah jelas ada potensi,” pungkas Suharyanto.
Bantuan Dukungan Penanganan Bencana
Kegiatan selanjutnya adalah pemberian simbolis dukungan penanganan bencana hidrometeorologi bagi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang telah mengeluarkan Status Siaga Darurat dan Tanggap Bencana Hidrometeorologi Basah, Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah.
Bagi wilayah yang berstatus Siaga Darurat rinciannya antara lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Dana SIap Pakai (DSP) senilai Rp250 juta dan 16 jenis dukungan logistik peralatan.
Kemudian, untuk kabupaten-kota mendapatkan DSP senilai Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan, sementara itu Kodam IV/DIP dan Polda Jawa Tengah masing-masing mendapatkan satu perahu karet plus mesin dan satu unit perahu fiber.
Sementara itu wilayah yang memiliki status Tanggap Darurat mendapatkan DSP senilai Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.
Selanjutnya dukungan BNPB juga turut diberikan kepada Pemerintah D.I. Yogyakarta dan kabupaten kota yang ada di wilayah D.I. Yogyakarta.
Tidak jauh berbeda dengan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, Pemerintah D.I. Yogyakarta Rp250 juta dan 16 jenis dukungan logistik peralatan.
Untuk kabupaten-kota yang berstatus Siaga Darurat mendapatkan DSP senilai Rp200 juta dan 15 jenis dukungan logistik peralatan, untuk yang berstatus Tanggap Darurat mendapatkan DSP senilai Rp250 juta dan 15 jenis logistik peralatan.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menko PMK, Anggota Komisi VIII DPR RI, Pj Gubernur Jawa Tengah, perwakilan walikota dan bupati serta BPBD se-Jawa Tengah, TNI/Polri dan perwakilan pemerintah D.I. Yogyakarta.
_thumb.jpeg)
_thumb.jpg)
