Kepala BNPB Pastikan Pemerintah Hadir Pascagempa M4,9 di Bandung

Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan bantuan kemanusiaan dari pemerintah pusat telah didorong untuk mendukung penanganan dampak gempa di Kabupaten Bandung dan Garut, Jawa Barat.

Hal tersebut diungkapkan Suharyanto saat berada di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada hari kedua pascagempa, Kamis (19/9/2024).

Saat memberikan arahan di hadapan Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, pemerintah pusat hadir untuk membantu penanganan bencana gempa M4,9 di wilayah Kabupaten Bandung dan Garut.

Menurut dia, dukungan tersebut dilakukan selama masa tanggap darurat dan pemulihan pascagempa.

“Pemerintah pusat hadir sepenuhnya untuk mengurangi dampak bencana,” ujarnya di Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Bencana Gempa M4,9 Kabupaten Bandung.

Suharyanto berpesan kepada pemerintah daerah untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat terdampak. Ia menekankan kebutuhan dasar untuk dipenuhi sesuai kebutuhan warga korban gempa.

BNPB telah mendorong bantuan pangan dan non-pangan selama penanganan darurat. Selain itu, dukungan dana siap pakai (DSP) diberikan untuk operasional Posko di lapangan.

“Kami memberikan 23 jenis barang untuk penanganan darurat, seperti tenda keluarga,” tambahnya.

Suharyanto mengatakan, tenda keluarga tersebut dibutuhkan warga yang enggan untuk mengungsi di pos pengungsian. Ini mengantisipasi mereka yang ingin tetap dapat memantau rumahnya yang rusak.

Sedangkan DSP, BNPB membantu Posko di Kabupaten Bandung sebesar Rp300 juta.

Kepala BNPB memberikan bantuan pangan dan non-pangan serta DSP secara simbolis kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Rencana Pemulihan

Pada saat berada di Posko Kabupaten Bandung, Suharyanto menyampaikan, pemerintah daerah dapat segera merencanakan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut dia, hal ini dapat dilakukan sebelum masa tanggap darurat berakhir. Namun, ia menggarisbawahi akurasi data dampak bencana.

Dengan tersedianya data, tegas dia, pemerintah daerah dapat segera memvalidasinya sehingga proses pemulihan dapat berlangsung cepat.

“Ini bisa cepat, tidak seperti pemulihan di Cianjur karena rumah rusak di sana ribuan,” katanya.

Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan stimulan kepada warga yang rumahnya rusak, dengan kategori rusak ringan, sedang hingga berat.

Penentuan kategori nantinya akan dilakukan oleh dinas terkait bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Warga yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan stimulan sebesar Rp60 juta, rusak sedang Rp30 juta dan ringan Rp15 juta.

Suharyanto mengharapkan warga yang rumahnya rusak tidak terlalu lama tinggal di pengungsian.

Pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu warga yang rumahnya rusak namun tidak dalam kategori rusak ringan. Ia mencontohkan seperti rumah yang mungkin beberapa gentengnya runtuh.

Kunjungan kerja Kepala BNPB dilanjutkan dengan melihat kondisi fasilitas medis yang rusak dan bertemu warga penyintas di pos pengungsian.