BNPB Siapkan Dana Tunggu Hunian untuk Korban Gempa Garut, Proses Pemulihan Dipercepat

Jakarta, InfoPublik – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan langkah cepat dalam pemulihan pascagempa bumi magnitudo (M) 4,9 yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu (18/9/2024). Meski dampaknya tidak sebesar gempa di Kabupaten Bandung, BNPB memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai, berkat ketersediaan data yang akurat dan tervalidasi.

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan hal ini saat melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, Kamis (19/9/2024). Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Garut Barnas Adjidin, unsur Forkopimda, dan Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Suharyanto menekankan pentingnya segera mendata rumah dan infrastruktur yang rusak sebagai dasar untuk proses rehabilitasi.

Suharyanto menggarisbawahi bahwa prioritas utama adalah rumah warga yang mengalami kerusakan berat. "Pendataan harus segera dilakukan, terutama pada rumah warga yang rusak berat dan masih berada di pengungsian," ujarnya.

BNPB juga telah menyiapkan skema bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk keluarga terdampak. Dengan bantuan ini, keluarga yang rumahnya rusak dapat menyewa tempat tinggal sementara atau meringankan beban kerabat yang mereka tinggali. DTH yang diberikan sebesar Rp500 ribu per keluarga per bulan, dengan durasi bantuan hingga 6 bulan.

"Dengan adanya DTH, kami berharap keluarga terdampak tidak perlu terlalu lama di pengungsian atau menumpang di rumah kerabat," tambah Suharyanto.

Kepala BNPB menegaskan bahwa pendataan rumah rusak harus dilakukan secara by name, by address atau berdasarkan nama dan alamat. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. "Pendataan by name, by address harus segera dilaksanakan," ujarnya dalam rapat koordinasi.

Tugas Pembersihan Puing dan Bantuan Operasional

Selain itu, BNPB akan membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari anggota TNI dan Polri untuk membantu proses pembersihan puing-puing bangunan rumah serta infrastruktur umum lainnya yang rusak akibat gempa. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan, sebagaimana yang pernah dilakukan BNPB pascagempa di Cianjur.

Pada akhir rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto secara simbolis menyerahkan dana siap pakai sebesar Rp250 juta untuk operasional posko tanggap darurat. BNPB juga memberikan bantuan pangan dan non-pangan sebanyak 15 jenis untuk warga terdampak.

Rombongan BNPB juga dihadiri oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Lukmansyah dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jarwansyah. Setelah rapat koordinasi, Suharyanto bersama pejabat daerah melanjutkan kunjungan ke pos pengungsian dengan berkendara motor untuk menyapa langsung warga yang terdampak.