Banjir di Sejumlah Wilayah Kalteng Berangsur Surut

Jakarta, InfoPublik - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kondisi banjir pada sejumlah wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah (Kalteng) berangsur surut. Kondisi terakhir genangan diterima Pusdalops BNPB pada Kamis (14/3/2024).

Sebanyak delapan wilayah kabupaten dan kota yang dilanda banjir, yaitu Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Sukamara dan Kota Palangkaraya.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng menginformasikan desa dan kelurahan terdampak berjumlah 92 yang tersebar di 24 kecamatan pada delapan kabupaten tersebut.

"Berdasarkan pantauan Pusdalops Penanggulangan Bencana Kalteng, ketinggian muka air bervariasi. Genangan tertinggi terpantau di Kabupaten Barito Selatan, sekitar 345 cm. Sedangkan tiga wilayah, Murung Raya, Barito Utara dan Sukamara telah surut," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keteranganya, Jumat (15/3/2024).

Data terdampak per Kamis (14/3/2024), tercatat Kota Palangkaraya 6.954 KK, Barito Selatan 5.302 KK, Pulang Pisau 1.976 KK, Gunung Mas 639 KK, Katingan 206 KK, Murung Raya 180 KK dan Sukamara 85 KK.

Dari wilayah yang terkena banjir, pengungsian terjadi di Kota Palangkaraya sebanyak 232 KK atau 668 jiwa dan Kabupaten Pulang Pisau 81 KK atau 244 jiwa. Pemerintah daerah telah mengaktifkan sejumlah layanan publik untuk penanganan darurat.

Tercatat tiga pos pengungsian dan dua gedung fasilitas publik untuk melayani warga Kota Palangkaraya yang terdampak banjir. Pos ini didukung dengan pos Kesehatan, dapur umum dan MCK.

Sedangkan di Kabupaten Pulang Pisau, warga pengungsi ditampung di rumah kerabat atau tetangga terdekat.

Sementara itu, kerugian akibat banjir di delapan wilayah tersebut tercatat rumah terdampak sebanyak 6.902 unit.

Pada bangunan fasilitas umum, Pusdalops Provinsi Kalteng melaporkan fasilitas Kesehatan terdampak 26 unit, tempat ibadah 49, pendidikan 41 dan gedung pemerintah 33.

Menghadapi bencana banjir di sejumlah wilayah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tetap menyiagakan para personel. Bantuan kemanusiaan pun didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan.

Dari delapan wilayah, Pemerintah Kota Palangkaraya yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama tujuh hari. Ini terhitung mulai tanggal 10 - 17 Maret 2024.

Pos komando atau posko juga diaktifkan setelah ada penetapan status tersebut.