ASEAN Deklarasikan Ketahanan Pangan dan Gizi untuk Hadapi Potensi Krisis
Foto: Kementan/Istimewa HO InfoPublik
Jakarta, InfoPublik – Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), mendeklarasikan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di ASEAN dalam membangun ketahanan pangan dan gizi di kawasan ASEAN, pada 5 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Deklarasi ini merupakan usulan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry atau AMAF. Para menteri pertanian kawasan ASEAN melihat perlunya merespon tantangan global mulai dari pesatnya pertumbuhan populasi, pemulihan dampak pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, dan peningkatan intensitas perubahan iklim.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yasin Limpo (Mentan RI SYL) menyampaikan sesuai dengan kesepakatan dengan seluruh Negara ASEAN, deklarasi itu menitikberatkan pada dua strategi penanganan krisis pangan. Strategi pertama adalah aksi cepat ASEAN dalam menghadapi krisis pangan dan gizi. Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan ASEAN dalam mengantisipasi krisis pangan di masa datang melalui penguatan ketangguhan (resilience) dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanian dan pangan.
“Strategi Aksi Cepat Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Merespon Krisis, akan dilakukan melalui beberapa langkah, salah satunya dengan mendorong setiap Negara Anggota ASEAN untuk memperkuat Cadangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Local Resource-based Food Reserve/LRBFR) sebagai fondasi untuk membangun Cadangan Pangan Bersama di wilayah ASEAN yang didedikasikan bagi Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat,” ungkap Syahrul dalam keterangan resmi Kementan, Rabu (6/9/2023).
Pada pertemuan the 45th ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) Meeting Oktober 2023 mendatang, seluruh negara ASEAN sepakat untuk mulai melakukan pembahasan secara komprehensif Rencana Aksi Konkrit Membangun Local Resource-based Food Reserve/LRBFR ini.
“Perlu adanya peningkatan pasokan pangan guna menjamin ketersediaan pangan yang memadai, terjangkau, dan bergizi khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan di ASEAN. Selain itu, kami akan menguatkan program bantuan pangan darurat dan mekanisme pelepasan cadangan beras darurat dibawah kerangka ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserves (APTERR),” jelas Syahrul.
Untuk mendukung hal tersebut, selain menjamin kelancaran perdagangan dan arus produk pangan dan pertanian, strategi-strategi dalam memperkuat produktivitas sistem pertanian dan pangan akan dilakukan melalui ketersediaan dan keterjangkauan input-input pertanian seperti benih dan pupuk dan fasilitas logistik seperti cold chain akan terus diperkuat.
Para anggota AMAF sendiri telah sepakat untuk menyusun rencana aksi ASEAN Regional Guideline on Sustainable Agriculture sebagai panduan implementasi panduan pertanian berkelanjutan di masing-masing negara ASEAN.
“Fasilitasi akses pembiayaan bagi petani skala kecil, pasokan pupuk yang memadai, dan investasi yang ditujukan untuk ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan pertanian berkelanjutan juga akan terus ditingkatkan,” tegas Syahrul.
Disamping itu program-program untuk mengatasi food loss and waste (FLW) seperti Food Rescue, Save Food, dan Food Bank juga akan terus digalakan secara intensif.
Kementerian Pertanian, disebut Syahrul memandang isu ketahanan pangan yang dihadapi para negara ASEAN dalam menghadapi krisis pangan ini sangat kompleks. Maka sinergi antara seluruh pemangku kepentingan ASEAN di sektor perdagangan, transportasi, keuangan dan sektor terkait lainnya perlu dioptimalkan.
Beberapa negara mitra dialog ASEAN sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mendukung implementasi deklarasi itu. Pemerintah Inggris melalui kantor Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) di Jakarta, telah menyampaikan dukungannya melalui pelaksanaan kajian dan perumusan metodologi untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan dan gizi, serta kaitannya dengan ketergantungan perdagangan pangan di ASEAN.
Sementara Pemerintah Cina telah menyatakan komitmennya melalui Action Plan on Green Agricultural Development dan Pemerintah Jepang melalui Midori Cooperation Plan. Kedua program tersebut telah mencakup berbagai rencana kegiatan kerjasama yang menitikberatkan kepada kesesuaian dan kebutuhan teknologi dalam mewujudkan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan.
