Pentingnya Pendekatan yang Lebih Komprehensif Menangani TPPO di ASEAN

Jakarta, InfoPublik - Indonesia menyatakan terdapat tiga aspek yang menjadi fokus dalam penanganan tantangan keamanan di kawasan  Asia Tenggara. Salah satu di antaranya, perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia/orang (TPPO).

 

Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, melalui keterangan tertulisnya, usai Pertemuan Ke-27 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Jakarta, Senin (4/9/2023).

 

Pertemuan ke-27 APSC tersebut digelar dalam rangkaian acara konferensi tingkat tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta pada 5-7 September 2023.

 

Retno  menyebutkan, bahwa Pemerintah Indonesia telah berhasil menangani sebanyak 2.061 kasus perdagangan manusia yang dilakukan melalui penipuan daring selama tiga tahun terakhir.

"Indonesia  berhasil menangani sekitar 700 kasus lebih, dan itu merupakan jumlah yang sangat besar" kata Menlu Retno.

Untuk itu, ia menilai perlu ada pendekatan yang lebih komprehensif untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang telah lama tertunda.

Sementara itu, laporan Interpol menyebutkan bahwa total kerugian akibat kejahatan siber meningkat 15 persen per tahun hingga 2025.

Untuk itu, Retno menilai perlu ada langkah konkret untuk mengatasi permasalahan itu, termasuk dengan memperkuat pengelolaan perbatasan, kerja sama keamanan siber di kawasan, serta memberikan bantuan hukum timbal balik yang efektif dan efisien.

 

Menurut Retno, aspek kedua adalah perlunya menangani tantangan keamanan baru yang mungkin terus berkembang, seiring perkembangan teknologi di masa mendatang.

Selanjutnya, aspek ketiga yang dinilai penting dalam penanganan isu keamanan di kawasan ASEAN adalah perlunya mendorong kemajuan dalam penanganan hak asasi manusia (HAM).

Retno mengingatkan kembali Pembukaan Piagam ASEAN yang berbunyi "Kami, Rakyat," yang menurut dia berarti perlu ada upaya untuk mengatasi tantangan HAM yang terus berkembang sehingga dapat memajukan dan melindungi hak rakyat ASEAN.

"Terlibat dalam dialog inklusif adalah kuncinya, dan inilah alasan mengapa Indonesia mengupayakan Deklarasi Pemimpin tentang Dialog HAM ASEAN," ujarnya.

Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa Indonesia pada tahun ini akan menjadi tuan rumah Dialog HAM ke-5.

Untuk itu, Menlu Retno meminta dukungan dari semua pihak sehingga hasil dialog tersebut dapat membangun dengan lebih baik lagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di kawasan, termasuk dengan mengadakan dialog HAM setiap tahun.

Selain itu, aspek ketiga yang dinilai penting dalam penanganan isu keamanan di kawasan ASEAN adalah perlunya meningkatkan kerja sama maritim.

Retno mendorong penerapan hukum internasional secara lebih konsisten, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan kesepakatan regional seperti Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas (ZOPFAN) dan Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ), serta Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) dan Pandangan ASEAN terhadap Indo-Pasifik (AOIP) sebagai bagian penting dari upaya bersama.

Retno  mengharapkan kerja sama yang perlu difokuskan pada penanganan kejahatan transnasional terorganisir, seperti penangkapan ikan secara ilegal, tidak terdokumentasi, dan tidak sesuai aturan (IUU Fishing).