Tuntaskan Isu Myanmar, RI Siap Kerja Keras agar ASEAN Bersatu
Jakarta, InfoPublik - Indonesia bekerja keras memastikan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersatu untuk menangani isu Myanmar dalam Keketuaan ASEAN 2023.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, usai membuka Pertemuan para Menlu ASEAN (AMM) di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Senin (4/9/2023).
AMM merupakan rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan dilangsungkan pada 5-7 September 2023 di Jakarta.
“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” kata Retno.
“ASEAN hanya bisa maju dengan kekuatan penuh jika kita bisa memastikan solusi damai dan langgeng di Myanmar,” kata Retno.
Menurut Retno, para menlu akan melakukan tinjauan komprehensif terhadap Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh semua pemimpin ASEAN.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Semua itu dilakukan dengan tetap mengacu pada 5PC sebagai acuan utama bagi ASEAN untuk penanganan krisis di Myanmar.
"5PC adalah acuan utama, dan implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN," kata Retno dalam AMM di Jakarta pada Juli 2023.
Penegasan oleh Retno terkait 5PC dilakukan setelah Thailand pada Juni 2023 mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar, yang dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN karena mereka melanggar konsensus dan terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyatnya.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.
Semua itu dilakukan dengan tetap mengacu pada 5PC sebagai acuan utama bagi ASEAN untuk penanganan krisis di Myanmar.
Krisis di Myanmar dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, atas dugaan kecurangan pemilu.
Sejak itu, Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan ketika junta merespons protes besar-besaran rakyat dengan kekerasan bersenjata, hingga mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan luka-luka.
Krisis tersebut juga mendorong warga Myanmar untuk mengungsi dan sekitar 17,6 juta warga Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 5 juta anak di negara itu, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"5PC adalah acuan utama, dan implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN," kata Retno dalam AMM di Jakarta pada Juli 2023.
Penegasan oleh Retno terkait 5PC dilakukan setelah Thailand pada Juni 2023 mengadakan pertemuan yang mengundang perwakilan junta Myanmar, yang dikucilkan dari berbagai pertemuan ASEAN karena mereka melanggar konsensus dan terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyatnya.
Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, Pemerintah Indonesia terus membangun dan menjalin komunikasi antar-pihak yang bertikai di Myanmar.
"Nantinya kalau mereka sudah merasa lebih nyaman membicarakan isu perdamaian, maka sudah ada fondasi yang kita bangun sebelumnya," kata Teuku melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/8/2023).
Teuku mengatakan, berbicara fondasi perdamaian mengenai konflik suatu negara maka membutuhkan waktu yang cukup panjang, atau tidak bisa serta-merta langsung sesuai apa yang diharapkan.
Apalagi, konflik yang saat ini terjadi di Myanmar sudah dipicu atau muncul sejak awal kemerdekaan negara yang berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut.
Masalah yang dihadapi juga cukup klasik seperti kelompok minoritas, disintegrasi dan masalah lainnya yang akhirnya memicu pertikaian di negara tersebut. Untuk menyelesaikan konflik Myanmar maka semua isu yang mencuat harus dibahas.
"Nantinya kalau mereka sudah merasa lebih nyaman membicarakan isu perdamaian, maka sudah ada fondasi yang kita bangun sebelumnya," kata Teuku melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/8/2023).
Teuku mengatakan, berbicara fondasi perdamaian mengenai konflik suatu negara maka membutuhkan waktu yang cukup panjang, atau tidak bisa serta-merta langsung sesuai apa yang diharapkan.
Apalagi, konflik yang saat ini terjadi di Myanmar sudah dipicu atau muncul sejak awal kemerdekaan negara yang berbatasan langsung dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur dan China di sebelah utara dan timur laut.
Masalah yang dihadapi juga cukup klasik seperti kelompok minoritas, disintegrasi dan masalah lainnya yang akhirnya memicu pertikaian di negara tersebut. Untuk menyelesaikan konflik Myanmar maka semua isu yang mencuat harus dibahas.
Sejak disepakati pada April 2021 oleh para pemimpin ASEAN dan pimpinan junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, implementasi konsensus itu sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis Myanmar masih mandek.
ASEAN menilai tidak ada kemauan dari junta yang berkuasa di Myanmar untuk mengimplementasikan konsensus tersebut.
Selama masa keketuannya, Indonesia telah melakukan lebih dari 110 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar, termasuk dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan bentukan oposisi junta, Dewan Administrasi Negara (SAC) yang dibentuk militer, organisasi perlawanan etnis (EROs), serta masyarakat sipil Myanmar untuk membuka jalan menuju dialog inklusif.
Semua itu dilakukan dengan tetap mengacu pada 5PC sebagai acuan utama bagi ASEAN untuk penanganan krisis di Myanmar.
Krisis di Myanmar dipicu kudeta oleh militer terhadap pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, atas dugaan kecurangan pemilu.
Sejak itu, Myanmar menghadapi krisis politik dan keamanan ketika junta merespons protes besar-besaran rakyat dengan kekerasan bersenjata, hingga mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa dan luka-luka.
Krisis tersebut juga mendorong warga Myanmar untuk mengungsi dan sekitar 17,6 juta warga Myanmar sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 5 juta anak di negara itu, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Foto: ANTARA
_thumb.jpeg)
