ASEAN Dukung Pengembangan Model Inklusif Bisnis utnuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Jakarta, InfoPublik – Pada pelaksanaan The Sixth ASEAN Inclusive Business Summit yang dilaksanakan Indonesia, ASEAN telah memperkuat komitmennya dalam High-Level Ministerial Meeting yang diikuti Menteri bidang pengembangan UMKM dari seluruh negara ASEAN.
Forum itu juga menghasilkan joint statement “Declaration on Promoting Inclusive Business Models: Empowering Micro, Small, and Medium Enterprises for Equitable Growth”, yang menekankan pentingnya UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi.
Juga penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, produktivitas, dan peningkatan pendapatan dunia usaha. Selain itu, penerapan model IB juga dapat mendukung pencapaian tujuan ekonomi, perdagangan, dan sosial.
Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki menyampaikan apresiasi kepada negara anggota ASEAN yang telah berupaya memperkuat komitmen regional terhadap IB, melalui penyelenggaraan the High-Level Ministerial Meeting on Inclusive Business.
“Pertemuan ini menjadi sejarah bagi ASEAN, di mana seluruh Menteri dari negara anggota ASEAN telah sepakat untuk memperkuat komitmen dalam mengakselerasi praktik IB di ASEAN,” kata Menteri Teten Jumat (25/8/2023).
Komitmen petinggi ASEAN yang dihasilkan ini berpedoman pada Rencana Aksi Pengembangan Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027), yang telah disepakati oleh para Menteri ekonomi di ASEAN dalam forum ASEAN Economic Minister’s Meeting ke-55, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2023 di Semarang, Indonesia.
Rencana Aksi tersebut berfokus pada empat area prioritas, yaitu memperkuat dukungan kebijakan bagi negara ASEAN untuk mengembangakan dan menerapkan kebijakan dan strategi IB.
Kemudian mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan dan mengintegrasikan model bisnis inklusif dan berkelanjutan melalui pendampingan untuk mengembangkan model IB. Selain itu mendorong kemitraan UMKM dengan usaha besar; penyusunan akses pembiayaan berbasis IB; dan penyusunan ASEAN IB Knowledge Hub sebagai platform informasi IB.
Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN.
Hal ini dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia.
Kemudian, beliau memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.
Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan terdapat perbedaan bisnis inklusif dengan bisnis pada umumnya.
“Perbedaan terletak pada tata kelola bisnis yang lebih berorientasi pada masyarakat dan lingkungan dibandingkan keuntungan semata. Sehingga mampu mengakselerasi pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk terus mengkampanyekan IB kepada seluruh masyarakat,” kata Armida.
Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengatakan penerapan model IB yang dilakukan di negara anggota ASEAN dapat mendukung agenda pembangunan ASEAN. Integrasi global value chains, dan memperkuat perekonomian ASEAN.
Pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan, serta best practices untuk mendukung IB dan praktik kebijakan model IB oleh pemangku kebijakan di ASEAN.
“Kami siap untuk menjalin kerja sama yang lebih kuat untuk mendukung pendirian ASEAN Knowledge Hub sebagai bagian dari rencana aksi IB,” kata Mathias.
Foto: KemenkopUKM
