ASEAN-China Sepakati Perundingan CoC dalam Tiga Tahun
1_compressed.jpeg)
Jakarta, InfoPublik - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Republik Rakyat Tiongkok atau China sepakat untuk menyelesaikan perundingan pedoman tata perilaku (code of conduct/CoC) di Laut China Selatan dalam tiga tahun.
Demikian disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Rolliansyah Soemirat, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/9/2023).
Pada periode keketuaan Indonesia dalam ASEAN tahun ini, Indonesia berinisiatif untuk mempercepat proses negosiasi CoC di Laut China Selatan yang disengketakan.
Pedoman untuk percepatan itu telah diadopsi dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan Ketua Dewan Kebijakan Luar Negeri China Wang Yi di Jakarta pada 13 Juli 2023.
Rolliansyah mengatakan, pedoman tersebut selanjutnya akan disahkan oleh para pemimpin dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-China di Jakarta pada 6 September nanti.
“Aspirasional iya, semua sepakat untuk ada semacam kejaran timeline (CoC selesai) dalam tiga tahun,” kata Rolliansyah.
Pedoman yang baru pertama kali ada dalam sejarah itu merangkum aspirasi ASEAN-China untuk menyelesaikan CoC dalam tiga tahun atau kurang melalui pembahasan secara intensif terhadap isu-isu yang selama ini tertunda, menurut siaran pers Kementerian Luar Negeri.
Rolliansyah mengatakan, pedoman itu akan menjadi panduan praktis untuk menjaga agar CoC terus efektif dan dapat ditindaklanjuti.
CoC diharapkan dapat menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma, prinsip dan aturan internasional yang selaras dan merujuk pada hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 demi terciptanya kawasan Laut China Selatan yang stabil, aman dan damai.
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) merupakan hukum dan peraturan komprehensif mengenai samudera dan lautan di dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan samudera dan sumber dayanya.
Indonesia senantiasa mendorong pembangunan rasa saling percaya dan mengurangi ketegangan untuk mendukung kesejahteraan di kawasan, kata Kemenlu RI.
Selama keketuaan Indonesia dalam ASEAN, negosiasi CoC telah sampai pada second reading atau pembahasan negosiasi putaran kedua.
Indonesia telah menjadi tuan rumah perundingan negosiasi CoC antara ASEAN dan China pada Maret 2023 lalu. Pada akhir 2023 ini, Indonesia berencana kembali menjadi tuan rumah putaran negosiasi CoC selanjutnya.
Selain perundingan CoC, Indonesia akan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim praktis antara ASEAN dan China sebagai upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya serta menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Sampai saat ini China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan. Negara-negara anggota ASEAN yang juga memiliki klaim teritorial di wilayah tersebut adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
Indonesia telah menjadi tuan rumah perundingan negosiasi CoC antara ASEAN dan China pada Maret 2023 lalu. Pada akhir 2023 ini, Indonesia berencana kembali menjadi tuan rumah putaran negosiasi CoC selanjutnya.
Selain perundingan CoC, Indonesia akan terus mendorong peningkatan kerja sama maritim praktis antara ASEAN dan China sebagai upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya serta menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.
Sampai saat ini China mengklaim hampir seluruh wilayah perairan di Laut China Selatan. Negara-negara anggota ASEAN yang juga memiliki klaim teritorial di wilayah tersebut adalah Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan suasana yang kondusif untuk negosiasi Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan.
Mereka juga menyambut langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan di kawasan tersebut.
“Kami menekankan perlunya membangun kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan, antara lain, kepercayaan dan keyakinan antara para pihak, dan kami menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” menurut pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 (56th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) di Jakarta, Jumatb(14/7/2023).
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) merupakan hukum dan peraturan komprehensif mengenai samudera dan lautan di dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan samudera dan sumber dayanya.
Disebutkan pula bahwa ASEAN menyambut kemajuan yang sudah dicapai dalam negosiasi CoC, termasuk penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal dan mendorong untuk melanjutkan momentum positif tersebut.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa ASEAN menantikan kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan dan mengakui manfaat Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) dengan penuh dan efektif secara keseluruhan.
“Kami menekankan penting non-militerisasi dan pengendalian diri dalam perilaku semua kegiatan oleh para penuntut dan negara lainnya, termasuk yang disebutkan dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) yang dapat semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan,” kata pernyataan tersebut.
Mereka juga menyambut langkah-langkah praktis yang dapat mengurangi ketegangan dan risiko kecelakaan, kesalahpahaman, dan salah perhitungan di kawasan tersebut.
“Kami menekankan perlunya membangun kepercayaan dan langkah-langkah pencegahan untuk meningkatkan, antara lain, kepercayaan dan keyakinan antara para pihak, dan kami menegaskan kembali pentingnya menegakkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” menurut pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 (56th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting/AMM) di Jakarta, Jumatb(14/7/2023).
Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) merupakan hukum dan peraturan komprehensif mengenai samudera dan lautan di dunia yang menetapkan aturan yang mengatur semua penggunaan samudera dan sumber dayanya.
Disebutkan pula bahwa ASEAN menyambut kemajuan yang sudah dicapai dalam negosiasi CoC, termasuk penyelesaian pembacaan kedua draf perundingan CoC tunggal dan mendorong untuk melanjutkan momentum positif tersebut.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa ASEAN menantikan kesimpulan awal CoC yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982.
ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya menjaga dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi di dalam dan di atas Laut China Selatan dan mengakui manfaat Laut China Selatan sebagai laut perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Mereka juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) dengan penuh dan efektif secara keseluruhan.
“Kami menekankan penting non-militerisasi dan pengendalian diri dalam perilaku semua kegiatan oleh para penuntut dan negara lainnya, termasuk yang disebutkan dalam Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan 2002 (DOC) yang dapat semakin memperumit situasi dan meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan,” kata pernyataan tersebut.
Foto: Istimewa
