16 Priority Economic Deliverables di Bahas AECC ke-23
Jakarta, InfoPublik - Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 akan sampai pada puncaknya dalam beberapa hari lagi. Jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN 2023, kelompok pilar ekonomi telah menggelar Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting di Jakarta, Sabtu (2/9/2023).
Pertemuan itu menyiapkan dan membahas berbagai hal untuk disampaikan dalam pertemuan tingkat Menteri yakni The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting, Minggu (3/9/2023).
Pertemuan The 23rd ASEAN Economic Community Council (AECC) akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku chair yang membawahi pilar-pilar ekonomi.
Bersamaan dengan kegiatan Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting, Kementerian Koordinator Bidang Perekonoian bersama Kementerian/Lembaga yang menjadi pengampu di pilar ekonomi, juga menggelar press conference untuk memberikan latar belakang dan penjelasan secara komprehensif kepada media terkait perkembangan pembahasan pilar ekonomi dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN.
Dalam pilar ekonomi terdapat tiga Strategic Thrust yakni Recovery Rebuilding, Digital Economy, dan Sustainability yang terdapat 16 Priority Economic Deliverables (PED) di dalamnya.
Pada Strategic Thrust yang pertama, terdapat 6 PED yakni (1) ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF); (2) mendorong pemulihan, menjamin stabilitas, ketahanan ekonomi dan keuangan; (3) Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang penguatan ketahanan pangan dan gizi sebagai respon terhadap krisis; (4) Penandatanganan The 2nd Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Area (AANZFTA); (5) Pembentukan Unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia; dan (6) ASEAN Framework on Industrial Project-Based Initiative. Pada Strategic Thrust Recovery Rebuilding, ke-enam PED nya telah lengkap.
Kemudian pada Strategic Thrust yang kedua terdapat 5 PED yakni (1) Implementasi Penuh Electronic Certificate of Origin (e-Form D) through the ASEAN Single Window; (2) meningkatkan konektivitas pembayaran, mendorong literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat ketahanan di sektor Keuangan; (3) Leaders’ Statement to Develop the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA); (4) Regulatory Pilot Space (RPS) untuk memfasilitasi aliran data digital lintas batas untuk memungkinkan mobil self-driving di ASEAN; dan (5) ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area (Last-Mile Delivery). Pada Strategic Thrust Digital Economy, terdapat 2 PED yang telah lengkap, sedangkan 3 diantaranya sedang dalam proses.
Sementara itu dalam pada Strategic Thrust yang ketiga yakni Sustainability, terdapat 5 PED yakni (1) Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); (2) pengembangan ekosistem kendaraan listrik, (3) pengembangan ASEAN Blue Economy Framework; (4) mempromosikan pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau; dan (5) Deklarasi Sustainable Energy Security through Interconnectivity. Pada Strategic Thrust Sustainability, terdapat 3 PED yang telah rampung, sedangkan 2 diantaranya dalam proses.
“Dari 16 prioritas ekonomi ini, rencananya akan ada 11 PED yang selesai di KTT nanti, 5 PED lain akan segera diselesaikan di kuartal 4 di tahun 2023. Sehingga diharapkan per tahun ini 16 PED bisa diselesaikan bersama-sama,” jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Pada konferensi pers tersebut dijelaskan perkembangan terkini seluruh PED, antara lain terkait ekosistem electric vehicle dan Digital Economic Agreement Framework (DEFA). Untuk mengembangkan ekosistem electric vehicle, ASEAN mendorong standardisasi yang sama misalnya dalam charging station, dan juga menguatkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk memperkuat ekosistem EV tersebut.
Di Indonesia sendiri, Pemerintah tengan mendorong penambahan charging station untuk mendukung pengembangan ekosistem EV ini.
Selanjutnya terkait Digital Economic Agreement Framework (DEFA), dalam konferensi pers tersebut juga disampaikan terkait peluncuran DEFA yang akan dilakukan besok AECC. DEFA akan membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan akan menarik investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memberdayakan sektor UMKM.
Kegiatan yang dimoderatori oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso digelar dengan tujuh narasumber yakni Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Koordinator Investasi dan Kerjasama Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ridwan Budi Santoso.
Kemudian Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Basaria Tiara Desika, Deputi Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia Diah Esti Handayani, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Kementerian Kominfo Ichwan Nasution, Kepala Akses Industri International Kementerian Perindustrian Tri Supondi, Direktur Perdagangan Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati, serta Asdep Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuain Badan Standarisasi Nasional Konny Sagala.
