Nilai-Nilai UU PDP akan Dimasukkan dalam Pembahasan ASEAN MCCs
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memasukkan nlai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam pembahasan The ASEAN Model Contractual Clauses for Cross Border Data Flows (ASEAN MCCs) agar bisa ikut diadopsi dalam tata kelola pelindungan data pribadi di tingkat global.
"Kami berupaya untuk menyertakan nilai-nilai tersebut yang tercermin dalam UU PDP (Undang Undang Pelindungan Data Pribadi) agar dapat ‘hidup’ dalam tata kelola data global," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya terkait Forum Nasional Pelindungan Data Pribadi Tahun 2023 yang berlangsung hibrida dari Badung, Bali Rabu (30/8/2023).
Menkominfo Budi Arie mengatakan, sifat teknologi internet yang menembus batas negara (borderless) dan memfasilitasi pengiriman data lintas batas membutuhkan pengaturan di tingkat global.
Pengaturan itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai legislasi pelindungan data dan privasi di berbagai negara,
"Hal itu diperlukan agar konvergensi kebijakan yang mendukung interoperabilitas kegiatan pengiriman data dapat terwujud," katanya.
Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan advokasi pembahasan isu pelindungan data pribadi di berbagai forum internasional dan regional.
Misalnya di forum Presidensi G20 Indonesia, pembahasan isu ini dilakukan melalui Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG), yang berlanjut hingga Presidensi G20 India.
“Kami mendorong diskusi terkait kesepahaman bersama mengenai nilai-nilai arus data lintas batas agar mengakomodasi nilai fairness, lawfulness, dan transparency," jelas Menteri Budi Arie.
Sedangkan di tingkat regional, Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun ini mendukung inisiatif pembahasan lebih lanjut Joint Guide on Model Contractual Clauses for Data Transfer – Use Cases.
"Dokumen ini akan membantu penerapan ASEAN Model Contractual Clauses yang Indonesia dukung di tahun 2021," tutur Budi Arie Setiadi.
Namun, hingga kini belum ada satu kerangka kerja (framework) perlindungan data pribadi yang diadopsi oleh berbagai negara di tingkat global.
Sifat framework yang ada saat ini masih berbasis organisasi atau wilayah tertentu, seperti adopsi skema kebijakan APEC CBPR (Asia-Pacific Economic Cooperation Cross-Border Privacy Rules) yang menyediakan kebijakan pengiriman data lintas batas bersifat sukarela dan dikembangkan untuk negara-negara APEC saja (Asia-Pacific Economic Cooperation).
Sama halnya dengan EU GDPR (European Union General Data Protection Regulation), yang hanya berlaku untuk negara Uni Eropa serta Area Kerja Sama Ekonomi Eropa.
"Namun karena ketentuannya yang dianggap relevan dengan kebutuhan pengaturan pelindungan data pribadi saat ini, ketentuan EU GDPR pun banyak dirujuk oleh berbagai negara, termasuk di Indonesia," pungkas Menkominfo.
Turut hadir dalam acara itu Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, dan Presiden Direktur CBQA Global Yessiva.
Foto: Humas Kominfo
