Jakarta, InfoPublik – Prioritas utama Pilar Sosial Budaya ASEAN dibawah keketuaan Indonesia yaitu “ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.” Selain itu, juga disampaikan komitmen teguh Indonesia untuk memajukan prioritas sosial budaya yang mencakup bidang-bidang.

Seperti kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, gender dan keluarga. Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy saat Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya atau ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ke-30, di pada Selasa (29/8/2023).mengatakan arah strategis untuk membangun masyarakat sosial budaya ASEAN yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Selama keketuaan Indonesia ASEAN 2023, ada tiga arahan strategis yang saya soroti untuk ASCC, yaitu peningkatkan kapasitas manusia; memperkuat rancangan sektor kesehatan regional, dan meningkatkan ketahanan yang berkelanjutan,” kata Menko Muhadjir.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara ASEAN terhadap keketuaan ASEAN Indonesia atas kolaborasi dan dukungan yang kuat untuk membangun ketahanan Kawasan.

Sehingga, kata Menko Muhadjir ASEAN mampu menghadapi tantangan dan dinamika masa depan. Terdapat lima dokumen komitmen bersama ASEAN yang dibahas yakni terkait pemberdayaan penyandang disabilitas.

Kemudian mitigasi perubahan iklim, penguatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender, peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini, dan resiliensi berkelanjutan terhadap bencana.

Pada fokus isu inklusivitas, sidang Dewan Menteri menggarisbawahi pentingnya lingkungan masyarakat yang mendukung dan memberikan peluang yang adil bagi penyandang disabilitas dalam proses pembangunan manusia.

Serta mengapresiasi pembentukan dokumen ASEAN Declaration on Disability-Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community.

Sidang menyambut baik terkait dokumen ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-28) yang menunjukkan komitmen ASEAN terhadap upaya mengatasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, peran penting keluarga juga menjadi fokus yang diangkat dalam dokumen ASEAN Declaration on Gender and Family Development. Sidang menekankan bahwasanya untuk mencapai kesetaraan gender diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi.

Penting untuk memperjuangkan kemitraan yang adil antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, dan hak-hak perempuan serta potensi kontribusi mereka dalam masyarakat.

Pada forum ini disadari pentingnya mengembangkan program dan kebijakan perlindungan sosial yang adaptif berdasarkan risiko dan kerentanan yang terindentifikasi disepanjang siklus manusia.

Kebutuhan untuk meningkatkan pengasuhan anak pada tahun-tahun awal kehidupan yang akan menjadi dasar bagi perkembangan seumur hidup seseorang juga menjadi perhatian dari Pilar Sosial Budaya dengan diusulkannya dokumen ASEAN Leaders’ Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia untuk diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-43 mendatang.

Inisiatif ini menjadi prioritas dalam upaya memastikan akses anak-anak terhadap perawatan dan pendidikan anak usia dini yang inklusif dan berkualitas tinggi.

Selain itu, sidang juga menegaskan kembali pentingnya meningkatkan ketahanan berkelanjutan dalam manajemen bencana di kawasan ASEAN. Dokumen deklarasi terkait ini dirumuskan dalam dokumen ASEAN Leader’s Declaration on Sustainable Resilience.

Pertemuan Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN-30 akan dilanjutkan dengan KTT ASEAN ke-43 dan pertemuan terkait lainnya yang dijadwalkan akan berlangsung pada 2-8 September mendatang di Jakarta, Indonesia.

Foto: KemenkoPMK