Menkeu dan Menkes ASEAN Tegaskan Komitmen Perkuat Arsitektur Kesehatan di Kawasan
Jakarta, InfoPublik – Sebagai rangkaian dari pertemuan 10th ASEAN Finance Minister and Central Governor Meeting (AFMGM) 2023, Kamis (24/8/2023) terselenggara pertemuan lintas sektoral antara Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan (Menkes) negara-negara ASEAN dalam forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM).
Pertemuan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara sektor keuangan dan kesehatan dalam memperkuat kapasitas kesehatan di kawasan ASEAN dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (Prevention, Preparedness and Response/PPR) terhadap pandemi.
Serta sebagai tindak lanjut nyata atas mandat dari para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-42 dalam memperkuat arsitektur kesehatan regional.
Menkes RI Budi Gunadi Sadikin menyebut kesepakatan-kesepakatan y sangang telah dibuat sangat penting untuk mempersiapkan keadaan darurat kesehatan berikutnya setelah pandemi yang menyebabkan banyak kemunduran dalam indikator kesehatan Kawasan.
“Persiapan keadaan darurat ini nantinya akan berpusat pada PPR. Dengan demikian, penguatan ketahanan kesehatan kawasan akan difokuskan pada upaya pencegahan dibandingkan kapasitas respons,” kata Menkes Budi Kamis (24/8/2023).
Ia pun menyebut pencegahan ini sangat dibutuhkan untuk meredam dampak yang lebih besar dan luas. Belajar dari COVID-19, pandemi telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit terutama di sektor kesehatan dan ekonomi.
Hal lainnya, pandemi juga memiliki siklus yang sangat panjang, puluhan bahkan ratusan tahun. Siklus panjang itu tentunya membutuhkan pembiayaan yang besar, yang mana setiap negara memiliki kapasitas yang berbeda-beda.
Karenanya diperlukan pembiayaan inovatif untuk mengisi kesenjangan. Celah yang besar ini direspons dengan menginisiasi pembentukan Dana Respons COVID-19 ASEAN, tak lama setelah pandemi terjadi.
Dana tersebut memberikan dukungan pembiayaan kepada Negara Anggota ASEAN dalam deteksi, pengendalian, dan pencegahan penularan COVID-19. Dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan keselamatan profesional medis, petugas kesehatan, pekerja garis depan, dan populasi yang lebih luas dari Negara Anggota ASEAN.
Sebagai tindaklanjut dari Dana Respons COVID-19 ASEAN dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru, dalam pertemuan lintas sektor, Menkeu dan Menkes juga menyampaikan gagasan untuk menetapkan dan mengonsolidasikan dana kesehatan dari sektor publik, sektor swasta, maupun filantropi dalam satu wadah bernama One Health Care Fund.
“One Health Care Fund akan digunakan untuk dana darurat Penggunaan dana One Health Care tersebut akan dilanjutkan pada 2024 dipandu oleh Laos yang mengasumsikan Kepemimpinan ASEAN,” kata Menkes Budi.
Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menkeu yang telah menginisiasi pertemuan lintas sektor yang telah diselenggarakan sekaligus menandai tonggak sejarah lain dalam mewujudkan visi ASEAN dalam memperkuat arsitektur Kesehatan Kawasan dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan penyakit darurat Dana ASEAN.
Kesepakatan Menkeu dan Menkes Negara ASEAN
Menkeu RI Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa para Menkeu dan Menkes di ASEAN telah menyepakati beberapa poin penting sebagai komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan di Kawasan.
Pertama, para Menkeu dan Menkes mencatat hasil kajian terkait arsitektur keuangan regional dan nasional untuk memperkuat PPR pandemi di ASEAN. Kajian tersebut mengidentifikasi tingginya kesenjangan pembiayaan PPR di seluruh negara anggota ASEAN.
Serta modalitas pendanaan untuk memperkuat kapasitas PPR nasional melalui pemanfaatan Dana Respons COVID-19 ASEAN dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru secara efektif.
Kedua, para Menteri menegaskan kembali perlunya membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan berfokus pada implementasi mekanisme dan strategi yang ada serta mengoptimalkan sumber daya regional.
Kemudian memastikan sinergi dan interoperabilitas dengan upaya global, seperti The Pandemic Fund yang secara resmi diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
Ketiga, para Menteri menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan investasi nasional dalam kapasitas One Health dan menjajaki pembiayaan inovatif lainnya termasuk inisiatif bilateral dan multilateral.
Serta meningkatkan kerja sama dengan mitra internasional dan pembangunan untuk mendukung implementasi Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Inisiatif One Health.
Keempat, para Menteri menegaskan komitmen untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional selain COVID-19 menuju pencapaian ketahanan Komunitas ASEAN, dengan mempertimbangkan Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN (ACRF).
Terakhir, para Menteri menyepakati perluasan Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 menjadi Dana Respons ASEAN untuk COVID-19 dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Lainnya serta Penyakit Baru yang sudah ada.
Para menteri juga sepakat untuk mempercepat penyelesaian perjanjian pembentukan dan tahap persiapan the ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases (ACPHEED).
Untuk memastikan tercapainya amanat para Pemimpin ASEAN, hasil AFHMM akan dilaporkan pada KTT ASEAN yang akan diadakan di Jakarta, pada tanggal 5-7 September 2023. Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung keberlanjutan agenda ini di bawah kepemimpinan ASEAN Laos 2024.
Foto: Kemenkes
