Komitmen Komunitas ASEAN Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengapresiasi seluruh pihak dan peserta dari negara-negara di ASEAN, yang turut mendukung terselenggaranya Side Event of The 6Th ASEAN Inclusive Business Summit.
Melalui keterangan resmi yang dikutip InfoPublik Rabu (23/8/2023), Menteri Teten mengatakan side event menandakan komitmen komunitas ASEAN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Serta membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk semua pihak,” kata Menteri Teten saat memberikan closing remarks dalam agenda Side Event of 6Th ASEAN Inclusive Business Summit 2023 di Nusa Dua, Bali pada Selasa (22/8/2023).
Menurutnya, salah satu tantangan dalam mempromosikan model Bisnis Inklusif (IB) utama di ASEAN adalah kurangnya kesadaran mengenai bisnis inklusif secara luas. Untuk itu, acara ini dapat meningkatkan kesadaran, memfasilitasi kemitraan strategis.
Juga menggerakkan sumber daya untuk mengatasi masalah ini. Hasil dari acara ini mencerminkan tonggak kritis dalam perjalanan kita menuju praktik bisnis inklusif dan bertanggung jawab.
“Ketika kita berusaha untuk memperkuat keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Hak Perempuan dalam mempengaruhi komitmen dan kebijakan,” kata Menteri Teten.
Lanjutnya, semua pihak harus mengakui peran penting yang mereka mainkan dalam mempromosikan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat.
“Koperasi dan UKM menjadi tulang punggung ekonomi kita. Mereka mewakili semangat wirausaha, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi,” kata Menteri Teten.
Untuk itu, penting bagi semua pihak untuk memberdayakan entitas usaha ini, memastikan mepelaku UMKM memiliki akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pengetahuan, serta menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pertumbuhan mereka.
Menteri Teten menegaskan semua pihak yang terlibat untuk mendorong pendekatan kolaboratif, melibatkan pemerintah, pelaku sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi yang memperjuangkan hak perempuan.
Bersama-sama dapat menciptakan kebijakan dan inisiatif yang mengatasi tantangan di zaman ini. Seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan kemiskinan.
“Kemitraan antara sektor publik dan swasta menjadi kunci dalam mendorong inovasi, memanfaatkan sumber daya, dan meningkatkan praktik bisnis inklusif dan bertanggung jawab,” tegas Menteri Teten.
Inklusivitas dalam bisnis berarti merangkul keragaman dan memberikan kesempatan bagi komunitas yang terabaikan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ekonomi.
“Dengan mempromosikan prinsip-prinsip bisnis inklusif, kita dapat memastikan manfaat dari pertumbuhan ekonomi mencapai seluruh lapisan masyarakat kita, terutama mereka yang telah terabaikan secara historis,” kata Menteri Teten.
Melalui acara ini, MenKopUKM turut mengajak berbagai pihak untuk berkomitmen terhadap nilai-nilai inklusivitas dan tanggung jawab.
“Mari kita berjuang untuk menciptakan lanskap bisnis di mana setiap entitas-usaha, besar atau kecil, berperan dalam menciptakan ASEAN yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur bagi semua,” kata Menteri Teten.
Rekomendasi Komunitas ASEAN
Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Hak Perempuan (WROs) menyampaikan delapan rekomendasi. Pertama, Deputy Director of PRAKARSA Victoria Fanggidae mengatakan kepada Pemimpin ASEAN untuk bekerja bersama dengan komunitas, petani skala kecil.
Kemudian perempuan pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan konteks di wilayah tersebut. Khususnya melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan, untuk memperkuat peran dan kapasitas koperasi dalam rantai nilai.
Selanjutnya, kedua Kepada Pemimpin ASEAN untuk menerapkan kebijakan praktik Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab yang mengintegrasikan komunitas rentan dan berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai bisnis.
Ketiga Kepada Pemimpin ASEAN untuk melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil secara bermakna, terutama dalam membentuk alat pengukuran dampak yang transparan dan terstandarisasi serta kerangka pelaporan.
Keempat, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendirikan mekanisme pendanaan jangka panjang dan khusus atau instrumen keuangan yang menyediakan modal terjangkau untuk inisiatif bisnis inklusif dan bertanggung jawab.
Kelima, Kepada Pemimpin ASEAN untuk memperkuat komitmen Negara Anggota ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sektor swasta, wiraswasta, dan komunitas untuk mengadopsi dan berbagi inovasi teknologi di seluruh Kawasan.
Keenam, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendorong kerja sama lintas kementerian sektor dan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap care economy yang akan meningkatkan dan memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.
Ketujuh, Kepada Pemimpin ASEAN untuk memperkuat kualitas dan ketersediaan data tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan care economy agar data tersebut dapat digunakan untuk mendorong pengakuan care work dan untuk pertimbangan pembuatan kebijakan di tingkat nasional maupun regional.
Kedelapan, Kepada Pemimpin ASEAN untuk melaksanakan inisiatif uji coba di berbagai negara untuk mendorong model bisnis inklusif dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan konteks negara-negara ASEAN.
Foto: KemenkopUKM
