Kapolda Harapkan AMMTC ke-17 Berantas TPPO di NTT
Jakarta, InfoPublik - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) Irjen Johni Asadoma berharap hasil penyelenggaraan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ke-17 yang digelar di Labuan Bajo, bisa menekan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia di NTT.
Ia pun berupaya untuk mendorong kerjasama negara-negara ASEAN untuk bersama- sama memberantas dan menekan kasus TPPO dan penyelundupan manusia, khususnya di NTT.
Hal itu diungkapkan Irjen Johni Asadoma saat menghadiri acara AMMTC di Labuan Bajo melalui keterangannya di Polri TV, Senin (21/8/2023).
Ia menegaskan hal itu bisa terwujud melalui peningkatan kapasitas kerja sama pertukaran informasi dan peningkatan kompetensi aparat penegakan hukum di negara ASEAN sesuai dengan Deklarasi Labuan Bajo.
Selain membahas penanganan kejahatan transnasional, ia mengatakan kegiatan itu juga menjadi momen untuk mempromosikan pariwisata di Labuan Bajo.
"Dengan adanya pertemuan itu, Labuan Bajo akan semakin terekspos, populer dan semakin banyak wisatawan serta event-event baik nasional maupun internasional yang diadakan di Labuan Bajo sehingga akan mengangkat ekonomi rakyat untuk kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo," kata Kapolda.
Dalam AMMTC ke-17, Polri mengusulkan penanggulangan kejahatan transnasional yang dirumuskan dalam Labuan Bajo Declaration.
Labuan Bajo Declaration diharapkan menjadi komitmen bersama negara ASEAN dan negara sahabat lain sehingga penanganan kejahatan transnasional dapat lebih mudah dilakukan.
AMMTC ke-17 di Labuan Bajo berlangsung empat hari, pada 20-23 Agustus 2023 dan telah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara daring.
Kegiatan tersebut adalah pertemuan setingkat menteri yang khusus membahas isu-isu kejahatan lintas negara di ASEAN.
Sepuluh isu prioritas kejahatan transnasional yang dibahas dalam pertemuan internasional itu ialah kejahatan terorisme, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal.
Kemudian, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, penyelundupan manusia, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pertemuan internasional tersebut diikuti oleh 10 menteri negara anggota ASEAN; tiga negara mitra dialog dari China, Jepang, dan Korea Selatan, serta Timor Leste sebagai pengamat; para direktur Imigrasi ASEAN; sekretaris jenderal ASEAN; serta delegasi lain.
Foto: SC Polri TV
