Kemlu RI: Penundaan Pemilu Perlambat Perdamaian di Myanmar

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Luar Negeri RI  menyatakan  keputusan junta Myanmar untuk menunda pemilihan umum, akan semakin memperlambat proses perdamaian di negara yang dilanda krisis sejak kudeta pada 2021 tersebut.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/8/2023).

“Indonesia sebagai ketua ASEAN melihat bahwa hal itu akan semakin menyulitkan posisi Myanmar itu sendiri,” kata Faizasyah.

Meskipun baik ASEAN maupun negara-negara anggotanya tidak merilis pernyataan tertentu untuk menanggapi tertundanya pemilu di Myanmar, Faizasyah menegaskan bahwa Indonesia akan terus mengikuti perkembangan situasi dari dekat.

“Kita juga mengharapkan adanya masukan dari perwakilan kita di Myanmar untuk kemudian pemerintah bisa mengevaluasi sikap,” tutur Faizasyah.

Junta yang berkuasa di Myanmar pada Senin (31/7/2023) secara resmi menunda pemilu yang semula dijanjikan pada Agustus tahun ini.

Menyusul penundaan tersebut, pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, memperpanjang status darurat hingga enam bulan ke depan.

Awalnya, militer berjanji untuk mengadakan pemilu pada Agustus 2021 setelah menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.

Junta menyebut kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.

“Dalam melaksanakan pemilu, agar pemilu yang bebas dan adil serta dapat memberikan suara tanpa rasa takut, tetap diperlukan pengaturan keamanan sehingga masa darurat perlu diperpanjang,” demikian pernyataan junta yang dibacakan di televisi pemerintah.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, yang dipicu tuduhan kecurangan dalam pemilu November 2020—yang dimenangi oleh partai Suu Kyi.

Namun, kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan yang dimaksud.

Sebelumnya , Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) harus tetap menjadi acuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam penanganan krisis di Myanmar.

"5PC adalah acuan utama, dan implementasi 5PC harus tetap jadi fokus ASEAN," kata Retno dalam pernyataan pembukaan pada sesi pengkajian Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM)) di Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Seperti diketahui, Konsensus Lima Poin menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.

Retno mengatakan, para pemimpin ASEAN di Phnom Penh menyatakan upaya lain apapun harus mendukung implementasi 5PC.

ASEAN terpecah ketika pemerintah Thailand pada Juni mengadakan pertemuan dengan mengundang perwakilan junta Myanmar, yang selama ini dikucilkan dalam berbagai pertemuan ASEAN sejak kudeta pada Februari 2021.

Namun, beberapa anggota ASEAN menolak hadir karena ketidaksetujuan mereka terhadap pertemuan itu.

Thailand memberikan pembenaran atas pertemuan tersebut, dengan mengatakan bahwa dialog dengan junta sangat diperlukan untuk melindungi negaranya, yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar.

Sementara itu, Indonesia, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, telah terlibat dalam lebih dari 110 engagements atau pendekatan yang sangat intensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar sejauh ini.

"Ini adalah upaya yang sangat kompleks dan tidak mudah sama sekali," kata Retno.

Engagements tersebut, menurut dia, hanya sebuah sarana dan yang terpenting adalah bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mendorong dialog di antara pihak-pihak di Myanmar.

Retno menekankan, bahwa dialog akan membuka jalan bagi terciptanya solusi politik, dan hanya solusi politik yang dapat menciptakan perdamaian yang tahan lama.

"Kami masih sangat prihatin melihat aksi kekerasan yang terus berlanjut dan meningkat di Myanmar," katanya.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai  Pertemuan ke-56 Menteri Luar Negeri ASEAN atau ASEAN Ministerial Meeting (AMM)) di Jakarta, Jumat (14/7/2023). Foto: InfoPublik/Agus Siswanto