Indonesia Sukses Gelar Dialog Kebijakan Pendidikan dan Layanan Anak Usia Dini Tingkat ASEAN
Jakarta, InfoPublik - Keberhasilan Indonesia melaksanakan Dialog Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ASEAN atau forum Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) dan melahirkan komitmen bersama menteri pendidikan dari 11 negara kawasan Asia Tenggara untuk mempercepat transformasi pendidikan anak usia dini (PAUD) mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN dan dalam Forum G20.
"Tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia karena memegang amanah untuk Keketuaan ASEAN. Hal ini merupakan kesempatan emas untuk lebih mengukuhkan kepemimpinan Indonesia dalam upaya global untuk mentransformasi sistem pendidikan. Terutama setelah keberhasilan Indonesia memimpin Kelompok Kerja Pendidikan G20 tahun 2022 lalu," tutur Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Iwan Syahril, dalam keterangan tertulisnya dikutip di Jakarta, Kamis (27/7/2023).
Dalam keterangan pers menutup kegiatan Dialog Kebijakan Asia Tenggara, di Jakarta, Rabu (26/7/2023) Iwan Syahrir mengatakan, kegiatan bertujuan untuk mengatasi tantangan masa krisis di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong perubahan positif dalam melaksanakan program pendidikan. "Kepemimpinan ini terasa begitu kompleks akibat dampak dari pandemi. Namun demikian, di tengah krisis kesehatan dan ekonomi global, tekad bangsa kita tetap teguh dalam mengatasi kebutuhan anak-anak, terutama dalam bidang pendidikan anak usia dini," ujarnya.
Forum dialog Menteri Pendidikan di ASEAN ini, kata Iwan, menandai tonggak sejarah yang signifikan bagi Indonesia dan seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya mempercepat transformasi PAUD, terutama dalam konteks krisis pembelajaran global yang terdampak COVID-19. Di era pasca pandemi menjadi semangat ASEAN untuk memperluas akses dan layanan anak ke PAUD berkualitas tinggi sebagai bagian dari agenda transformasi Pendidikan. Hal ini mengingat potensi PAUD yang kuat dalam perbaikan kualitas kehidupan anak-anak.
“Maka, hasil dan tujuan yang diharapkan dari acara ini selaras dengan semangat global dalam mewujudkan target 4.2 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tutur Iwan Syahril.
Iwan Syahril menambahkan, pandemi juga menghadirkan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk berinovasi dan mempercepat kemajuan menuju sistem yang lebih kuat. Negara-negara di seluruh dunia berupaya mempercepat kualitas program, memanfaatkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran interaktif, dan mengintegrasikan pengembangan sosial emosional dalam pembelajaran usia dini. Transformasi ini menghasilkan layanan PAUD yang lebih inklusif, tangguh, dan mudah beradaptasi.
"Kami juga mengakui peran penting guru PAUD sebagai pilar pendidikan berkualitas tinggi sangat diakui saat ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kompetensi dan kapabilitas guru," ujarnya.
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah kampanye “Merdeka Belajar” dalam memfasilitasi transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini ke Pendidikan Dasar. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pengalaman belajar anak-anak, serta menjembatani kesenjangan antara pembelajaran usia dini dan pendidikan dasar.
Selain itu, pemerintah Indonesia berfokus pada partisipasi dan kolaborasi multisektor, sebagai sarana untuk mempercepat implementasi prakarsa PAUD berkualitas tinggi. Pelibatan berbagai sektor juga mendorong solusi komprehensif dan kemajuan berkelanjutan dalam PAUD di seluruh Asia Tenggara.
Dialog Kebijakan Asia Tenggara menjadi sarana penting para pemangku kepentingan regional untuk bersatu dan menginisiasi isu-isu PAUD. Indonesia memimpin dengan komitmen kuatnya untuk mentransformasi PAUD, dan mendorong upaya kolektif serta membentuk masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda.
Keberhasilan Indonesia melaksanakan Dialog Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ASEAN atau forum Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE) menghasilkan Deklarasi Pemimpin ASEAN untuk memperluas akses serta menghadirkan layanan PAUD berkualitas di seluruh negara ASEAN merupakan catatan sejarah. “Untuk pertama kalinya deklarasi terkait PAUD dihasilkan,” tutur Iwan Syahril.
"Selama pertemuan meja bundar tingkat menteri tentang PAUD, kami menyaksikan dukungan serta komitmen mutlak atas deklarasi pemimpin ASEAN tentang layanan Pendidikan Anak Usia Dini di Asia Tenggara. Dukungan ini merupakan langkah penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan pemikiran para generasi muda," ujar Iwan Syahril.
Iwan mengatakan, hasil dari dialog ini menjadi bagian penting agar dapat menghasilkan rekomendasi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mendatang pada bulan September 2023. "Kami sangat yakin bahwa ini akan membuka jalan bagi peningkatan standar PAUD di seluruh Asia Tenggara, dan memberdayakan pemerintah untuk memprioritaskan dan berinvestasi pada masa depan anak-anak di kawasan ASEAN," ujarnya.
Pada pelaksanaan dialog ini juga dilakukan peluncuran Scoping Studies tentang PAUD di Asia Tenggara. “Setelah pandemi, kami yakin ada kebutuhan untuk pemetaan lanskap PAUD sebagai dasar pengembangan kebijakan berbasis bukti,” tutur Iwan Syahril.
Pada kesempatan ini, Direktur UNESCO Jakarta, Maki Hayashikawa, memberikan apresiasi terhadap hasil konferensi dan dialog kebijakan Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas Asia Tenggara di Jakarta, Selasa - Rabu, 25 s.d. 26 Juli 2023 yang membuahkan deklarasi bersama Menteri Pendidikan ASEAN untuk memperhatikan akses dan layanan PAUD Berkualitas.
"Dalam acara dialog kebijakan ini, saya menyaksikan minat dan komitmen yang tinggi dari negara-negara Asia Tenggara dan mitra utama untuk mempercepat akses anak-anak ke PAUD inklusif berkualitas tinggi," ujarnya.
Deklarasi para pemimpin ASEAN tentang PAUD di Asia Tenggara adalah dokumen yang kuat dan penting sebagai penanda kepemimpinan Negara-negara Asia Tenggara untuk menerjemahkan Deklarasi Tashkent.
Hal tersebut terdiri dari: (1) menginvestasikan setidaknya 10 persen dari total pengeluaran pendidikan untuk PAUD dan memastikan bahwa gaji dan kondisi kerja tenaga kerja pra-sekolah setidaknya setara dengan gaji guru pendidikan dasar, (2) menjamin kewajiban setidaknya satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar berkualitas bersifat gratis untuk semua (sebagaimana ditetapkan dalam Target SDG 4.2), dan (3) secara progresif meningkatkan pelayanan PAUD, dengan memberikan dukungan yang adil dan adaptif kepada anak-anak kategori rentan dan terpinggirkan, serta mewujudkan inklusi, dan kesetaraan gender untuk mereka.
"Saya yakin bahwa para pembuat kebijakan akan memberikan perhatian penuh untuk menyelesaikan tantangan yang belum terselesaikan di PAUD. UNESCO siap bekerja sama dengan mitra dan seluruh negara Anggota dalam pengembangan peta jalan untuk mengimplementasikan Deklarasi ECCE di Kawasan ASEAN,” tuturnya.
Apresiasi pelaksanaan Dialog Kebijakan PAUD juga disampaikan oleh Assistant Director Education, Youth, and Sport Division, Secretariat ASEAN, Roger Yap Chao Jr. Ia melihat kelancaran pelaksanaan acara dan menghasilkan dukungan mutlak dari para menteri pendidikan di ASEAN terkait Pendidikan Anak Usia Dini di Asia Tenggara.
“Semua mendukung Deklarasi Pemimpin ASEAN terkait Pendidikan Anak Usia Dini di Asia Tenggara, saya melihat dukungan yang signifikan dari sektor pendidikan dan mitra ASEAN,” tuturnya.
Deklarasi tersebut, kata Roger, menandakan upaya kuat berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan transformasi pendidikan. “Kami mengharapkan dukungan penuh untuk memperkuat kolaborasi dalam transformasi PAUD di kawasan Asia Tenggara. Kami juga menyerukan peningkatan kolaborasi di berbagai sektor berbeda, termasuk sektor swasta, organisasi internasional, dan negara anggota ASEAN dan sekitarnya, untuk bekerja sama dalam mewujudkan dunia yang lebih baik dengan memberikan perhatian besar pada pendidikan anak usia dini,” ungkapnya.
Sumber Foto: Kemendikbudristek
